JAKARTA, suarapembaharuan.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang dilaksanakan di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), tidak sah.
Oleh karena itu, AHY meminta pemerintah untuk tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB yang dilaksanakan dengan mengabaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat. AHY menyebutkan KLB itu adalah abal - abal.
AHY mempunyai alasan kuat dengan menuding KLB itu abal - abal. Pasalnya, pihak yang menggelar kongres itu bukan lagi kader Partai Demokrat. Bahkan, pihak yang menghadiri kongres itu adalah orang yang telah berada di partai lain.
"Kami di sini bukan hanya menyuarakan suara kader Partai Demokrat, tapi juga menyuarakan perjuangan kami menjaga demokrasi di Indonesia. Itu tekad Partai Demokrat," ujar AHY pada konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Jumat (5/3/2021).
AHY juga mengungkap fakta lain dalam kongres yang memilik Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Orang yang dipilih disebutkan bukan kader Partai Demokrat, tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA), yang malah mencalonkan diri, atau diminta menjadi ketua umum.
"Kongres dengan lengangkatan itu tentu melecehkan administrasi, aturan dan prinsip yang diyakini dan gunakan Partai Demokrat, demi ambisi pribadi, kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tidak tahu mana itu dia lakukan," tegasnya.
AHY menilai adanya sejumlah pelanggaran yang sudah terjadi, sehingga dia tidak b7isa menerima secara akal sehat mengenai pelaksanaan KLB. Oleh karena itu, PD akan menempuh upaya hukum.
"Jangan ciderai akal sehat, jangan injak etika, dan moral. Mengingat pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang membawa surat kuasa mewakili DPC dan DPD, saya pastikan surat kuasa itu adalah palsu dan melangar hukum," sebutnya.
Posting Komentar