JAKARTA, suarapembaharuan.com - Langkah Kepala Staf Presiden (KSP) bisa berjalan mulus untuk bisa maju sebagai calon dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) di tahun 2024 mendatang.
 |
Ini bisa terwujud jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengesahkan kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat mengemukakan hal itu melalui keterangan tertulisnya menanggapi perpecahan yang berujung KLB di tubuh Demokrat.
"Jika Kemenkumham mengesahkan hasil KLB Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko, maka tidak tertutup kemungkinan karir politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan tamat," ujar Gandi Parapat, Jumat (14/3/2021).
Gandi Parapat mengatakan, kehadiran Moeldoko dalam pentas politik di Tanah Air, nantinya akan membawa warna baru dalam hiruk - pikuk politik, yang bakal meramaikan bursa pencalonan presiden.
"Jika Moeldoko ikut dalam meramaikan bursa pencalonan presiden pada 2024 mendatang, maka pasangan yang layak menjadi calon wakil presiden untuk mendampinginya adalah Yasona Laoly," kata Gandi Parapat.
Menurut Gandi, Moeldoko memiliki kelebihan jika ikut meramaikan pentas politik yang akan dilaksanakan 3 tahun mendatang. Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko adalah ahli strategi dalam pertahanan dan keamanan.
"Sedangkan Yasona Laoly merupakan sosok tokoh nasional yang dinilai sangat pintar, energik dan mempunyai keahlian dalam bidang hukum. Yasona juga dinilai memiliki banyak pengalaman," jelas Gandi Parapat.
Gandi menilai Moeldoko merupakan tokoh yang penuh dengan kontroversi. Moeldoko dinilai menjadi fenomenal karena sebagai KSP, Moeldoko juga bersedia menerima jabatan sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB.
"Moeldoko sudah memberikan penegasan, bahwa KLB Demokrat yang menjadikan dirinya sebagai ketua umum, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Istana. Pengakuan Moeldoko ini juga patut dijormati," sebutnya.
Posting Komentar