MEDAN, suarapembaharuan.com - Konflik di dalam Partai Demokrat semakin memanas. Pihak yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat, dikabarkan akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Nama Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, kembali disebut.
Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain mengakui, pihaknya mendapatkan laporan atas adanya rencana KLB Demokrat itu. Lokasi kongres disebutkan dilaksanakan mulai tanggal 4 - 6 Maret 2021, di Hotel The Hill Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
"Kami semua dari pengurus DPD hingga 33 Ketua DPC Demokrat, akan melakukan apel siaga untuk menolak KLB Partai Demokrat. KLB itu illegal. Bahkan, kami mendapatkan sejumlah poto atas rencana KLB itu. Itu ditemukan saat melakukan penelusuran di lokasi rencana KLB," ujar Herri Zulkarnain.
Herri Zulkarnain mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepala Polrestabes Medan terkait informasi KLB Demokrat, yang digelar di Hotel The Hill Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Deli Serdang tersebut. Dalam surat itu, Demokrat Sumut meminta aparat kepolisian untuk membubarkan kongres.
"Kami juga mencoba menelusuri masalah izin keramaian dari pihak kepolisian terkait persiapan dari rencana KLB tersebut. Berdasarkan laporan yang kami terima, pihak kepolisian belum mengeluarkan izin keramaian. Sehingga, kongres itu layak untuk dibubarkan petugas," katanya Herri.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu. Menurutnya, pihaknya menemukan bukti adanya acara yang akan digelar dengan membawa nama Demokrat. Namun DPD dan DPC Demokrat di Sumut, sama sekali tidak mempunyai agenda kegiatan itu.
"Begitu mendapatkan informasi akan adanya KLB di Hotel The Hill Jalan Jamin Ginting, Kilometer 43, kami langsung melakukan penelusuran ke lokasi yang disebutkan. Kami menemukan adanya persiapan atas acara yang namanya KLB tersebut. Makanya kami mendatangi Mapolrestabes Medan," katanya.
Burhanuddin mencurigai, agenda kegiatan yang membawa nama Demokrat tersebut, dibungkus dengan acara lain. Anehnya, pengurus DPP Demokrat, DPD maupun sampai di tingkat DPC, setelah dikonfirmasi menyatakan, tidak ada membuat kegiatan Demokrat di hotel dimaksud.
"Oleh karena itu, kami meminta aparat kepolisian untuk membubarkan acara dengan agenda terselubung tersebut. Partai Demokrat di bawah kepemimpinan dan kepengurusan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, adalah yang sah. Keabsahan ini melalui mekanisme yang berlaku," sebutnya.
Posting Komentar