JAKARTA, suarapembaharuan.com - Beredar surat dari sekretaris daerah pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang menginstruksikan kepada beberapa organisasi perangkat daerah untuk menghadirin rapat persiapan kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sesuai kabar beredar, rapat tersebut akan dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur.
 |
| Istimewa |
Abdul Muis sebagai Pelaksana Ketua Umum HMI yang sah mengungkapkan bahwa Pemerintah Jawa timur harus teliti atas rencana kongres tersebut. Pemerintah diminta membaca catatan sejarah selama pelaksanaan, dan perlu melihat situasi yang penuh dinamika sekarang ini.
"Di tengah pandemi Covid-19, urgensi pemerintah pusat dan daerah untuk mengadakan rapat tersebut dirasa kurang tepat. Pasalnya, kongres yang akan dilakukan oleh HMI juga berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi, Jawa Timur merupakan daerah dengan angka kematian Covid-19 tertinggi," ujar Abdul Muis melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/3/2021).
Saat ini, HMI memiliki sekitar 230-an cabang di kabupaten/kota dan 20 badan koordinasi (Badko) daerah tingkat provinsi. Dengan asumsi 5 orang perwakilan di setiap tingkatan berarti ada sekitar kurang lebih 1.600 orang yang akan hadir di kongres HMI. Ini belum termaksud pengurus PB HMI yg berjumlah sekitar 200 orang.
"Perlu diketahui, setiap kongres yang dilakukan HMI ini menjadi euforia tersendiri untuk seluruh kader. Sehingga, tidak menutup kemungkinan seluruh pengurus maupun anggota akan berusaha untuk hadir menjadi pengembira. Kongres HMI yang bisa mencapai 5000-an orang," katanya.
Abdul Muis menyarankan, kongres yang rencananya akan digelar di Surabaya harus ditinjau kembali mengingat kondisi pengurus PB HMI yang akan melaksanakan kongres adalah versi yang tidak sesuai pedoman organisasi (abal-abal). Ditambah lagi dengan situasi pandemi yang juga belum kunjung usai, seharusnya Pemerintah Jawa Timur lebih tegas.
Pemerintah harus mempertimbangkan situasi, khususnya mengutamakan masyarakat di Kota Surabaya. Kklita tidak ingin akan ada cluster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia Ungkap Abdul Muis.
Abdul Muis juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menahan diri, dan tidak terlibat dalam urusan HMI. Banyak alumni HMI yang menjadi menteri, atau berada dilingkaran pemerintahan. Namun, bukan berarti mereka semua harus menutup mata dengan kondisi terkini. Seharusnya, senior-senior itu lebih objektif membaca persoalan, dan terlibat aktif menyelesaikan masalah bukan malah berdiri disalah satu kelompok.
"Kita meminta Presiden Joko Widodo yang memiliki perangkat yang utuh dalam mendapatkan informasi terkini terkait konflik kepengurusan di HMI. Kita minta Pak Jokowi tidak memihak kepada salah satu kepengurusan. Lebih baik Pak Jokowi fokus mengurusi masalah pandemi dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.
Saat ini, agenda kegiataj PB HMI yang sah adalah melaksanakan Pleno 3 di Tapanuli Tengah. Adapun agenda kegiatan adalah pembahasan Kongres HMI yang juga akan dihadirin oleh seluruh perwakilan Badko HMI dari tingkat Provinsi se-Indonesia, dan kemudian akan baru dibahas di pleno nanti.
Sehingga sudah seharusnya pelaksanaan kongres HMI menjadi pertimbangan yang matang untuk diberikan izin agar tetap terlaksana. Saat ini, kami memohon doa dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat Indonesi. Sehingga, nantinya Pleno 3 PB HMI di Tapanuli Tengah menghasilkan persiapan yang matang, dan mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19," sebut Abdul Muis.
Posting Komentar