JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menolak jabatan 3 periode dalam membangun Indonesia.
 |
| Istimewa |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, keputusan masa jabatan Presiden untuk bisa memimpin selama 3 periode merupakan kewenangan rakyat sebagai pemilik mandat pemilihan presiden.
"Kalau MPR, DPD, DPR maupun Presiden hanya bersifat menjalankan dan melaksanakan amanat Undang - undang. Rakyat yang memutuskan," ujar Gandi Parapat kepafa wartawan, Kamis (18/3/2021).
Gandi meyakini, ada pihak tertentu yang sengaja menghembuskan wacana jabatan Presiden agar bisa menjabat sebagai 3 periode memimpin Indonesia. Wacana ini menimbulkan pro dan kontra.
"Kita meyakini Presiden Jokowi tidak menginginkan masa jabatan 3 periode tersebut. Pasalnya, masa jabatan itu bisa mempengaruhi nama baiknya selama 2 periode memimpin," katanya.
Menurut Gandi, semangat dalam amanah Undang - undang Dasar 45 harus dirubah jika pihak tertentu menginginkan masa jabatan Presiden dalam memimpin Bangsa Indonesia, bisa sampai 3 periode.
"Selama UUD 45 itu belum direvisi maka upaya menginginkan masa jabatan Presiden bisa sampai 3 periode adalah hal yang mustahil untuk dapat diwujudkan. Itu berat untuk bisa dilaksanakan," sebutnya.
Posting Komentar