SEMARANG, suarapembaharuan.com – Gelaran musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2020 digelar secara virtual oleh Pemprov Jateng. Meski begitu, antusiasme masyarakat untuk memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan daerah masih cukup tinggi.
 |
| Istimewa |
Tercatat hingga saat ini, terdapat 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam website resmi. Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat itu sebesar Rp31,7 triliun.
“Usulan itu terdiri dari usulan bantuan Kabupaten/Kota dan desa sebesar Rp8,2 triliun, usulan sektoral kabupaten/kota Rp8,4 triliun, pokir DPRD Rp4,5 triliun, musrenbang desa Rp43,1 miliar dan usulan dari masyarakat lainnya Rp10,4 triliun. Total ada 27.808 usulan dengan anggaran Rp31,7 triliun,” kata Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo dalam acara Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023 dan RKPD tahun 2022, di Grhadhika Bhakti Praja, Rabu (14/4/2021).
Masukan itu, lanjut dia, dimungkinkan akan bertambah mengingat batas waktu memberikan masukan dan usulan dari masyarakat ditutup pada Kamis (15/4/2021).
 |
| Istimewa |
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Terbukti, meski daring namun antusias masyarakat tetap tinggi.
“Akan tetapi usulan itu angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggal politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara. Maka tadi saya terima kasih DPRD ikut hadir,” kata Ganjar.
Diterangkan, potensi anggaran Pemprov Jateng tak mungkin memenuhi semua usulan dari masyarakat itu. Untuk itu, maka nantinya akan diputuskan skala prioritas dari masing-masing usulan dan mempertimbangkan kepentingan daerah.
“Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD,” terangnya.
 |
| Istimewa |
Ganjar juga meminta agar semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan. Argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai. Verifikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu.
“Verifikasi harus dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan,” pungkasnya.
Selain Musrenbang, dalam acara itu juga dilakukan pemberian penghargaan pembangunan daerah kepada bupati/ wali kota. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada bupati/ wali kota yang hadir, di antaranya Hendrar Prihadi, Gibran Rakabuming Raka, M Nur Aziz, dan sejumlah bupati lainnya.
Untuk kategori kabupaten, juara pertama pembangunan daerah diraih oleh Pati, diikuti Banyumas dan Pekalongan di posisi dua dan tiga. Sementara untuk tingkat kota, Kota Semarang menjadi yang terbaik, disusul Kota Surakarta dan Kota Magelang.
Posting Komentar