Ganjar Minta Pemerintah Pusat Kaji Transaksi Dagang Dengan India

SEMARANG, suarapembaharuan.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan pemerintah pusat agar sementara waktu menghentikan transaksi dagang yang melibatkan negara dengan kasus Corona tinggi. Ini menyusul adanya kapal dari India yang ABKnya positif Covid-19.

Istimewa

“Izin Pak Menko, untuk negara-negara yang akan kirimkan barang ke Indonesia dan negara itu adalah negara yang cukup berbahaya menurut para epidemiolog, saran saya Pak, untuk transaksi dagangnya dihentikan dulu,” kata Ganjar, saat mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian secara virtual di rumah dinasnya, Sabtu (8/5/2021).

Saran itu disampaikan Ganjar, bukan tanpa alasan. Sebab dia melihat saat ini muncul pemikiran di masyarakat, pemerintah melarang warganya untuk bepergian maupun mudik, namun orang asing masih leluasa untuk masuk.

“Akan tidak enak rasanya memang kemarin diskursus yang muncul di publik, ini orang India yang masuk ke Jawa Tengah Pak. Nggak ada orang indianya, ini orang Filipina, bahwa mereka dari India betul, dan ini kita lakukan treatment kepada mereka. Ini diskursusnya menjadi nggak enak, seolah-olah mudiknya dilarang tapi orang asing boleh masuk,” tegasnya.

Istimewa

Pemerintah, lanjut Ganjar, harus membuka seluruh informasi. Kaitannya dengan kedatangan warga negara asing yang masuk dan kepentingannya di Indonesia, serta yang paling penting kondisinya.

“Ini penting karena di bawah akhirnya itu menjadi komunikasi yang seolah-olah kita melarang bangsa sendiri, tapi mempersilakan orang lain,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 13 anak buah kapal (ABK) yang membawa gula rafinasi dari India dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jawa Tengah dinyatakan positif virus Corona atau Covid-19.

Gubernur Ganjar Pranowo, berharap ke depannya ada komunikasi terlebih dulu, sebelum kapal dari negara yang jadi perhatian soal kasus Corona untuk merapat di pelabuhan.

“Tentu saja saya belajar dari ini, seluruh pemegang otoritas baik pelabuhan udara, kapal, apalagi yang akan menerima tamu, warga, barang dari negara asing apalagi di tempat-tempat yang sudah menjadi perhatian kita, seperti India harus diperketat,” kata Ganjar.