Pendekatan Damai Ditolak KKB, Ketua MPR Bamsoet: Negara Harus Tegas

JAYAPURA, suarapembaharuan.com - Negara akan bersikap tegas terhadap kelompol kriminal bersenjata (KKB) yang kini dilabeli sebagai gerakan teroris. Sebab pendekatan damai sudah dilakukan sejak lama dari masa ke masa, namun ditolak oleh komplotan tersebut.

Istimewa

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, sikap tegas negara terhadap KKB di Papua mesti dipahami sebagai inisiatif untuk menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil.

 

"Ketika saya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap KKB di Papua, rangkaian aksi KKB telah menewaskan 110 orang, termasuk TNI Polri dan warga sipil," kata Bambang Soesatyo, Sabtu (8/5/2021).

 

Istimewa

Menurut Bambang, upaya pendekatan damai sudah dilakukan sejak lama, di antaranya ketika masa Presiden BJ Habibie pada 1998 - 1999 melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto. Negara mencabut status daerah operasi militer (DOM) di Papua. 

 

Habibie juga menegaskan masalah Papua harus diselesaikan lewat jalur diplomasi. Begitu juga ketika zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Irian Jaya berganti menjadi Papua dan diizinkannya pengibaran bendera Bintang Kejora.

 

Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) melalui staf khususnya menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain cara damai. 

 

"Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk apa cara-cara yang disampaikan elite serta pengamat untuk menghentikan kebrutalan KKB. Bila langkah ini terus dilakukan, korban bisa semakin bertambah banyak," kata Bambang Soesatyo yang lebih akrab disapa Bamsoet.

 

Dikatakannya, ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi. Bahkan pada 9 November 2011, Farid Husain ditunjuk sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh Papua.

 

Kini Presiden Jokowi yang banyak menahan diri dalam menghadapi kebengisan KKB, melanjutkan pendekatan damai itu demi kesejahteraan warga Papua.

 

Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Pembangunan infrastruktur dan SDM di daerah tersebut menjadi prioritas agar konflik di daerah tersebut bisa diredam.

 

Pemerintah memberlakukan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring di Papua. Namun pendekatan ini malah direspons dengan aksi brutal.

 

"Karena itu, negara tidak boleh kalah dari para pelaku teror ini. Papua bagian dari Indonesia. Negara harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana," tegas Bamsoet.