SEMARANG, suarapembaharuan.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau kepada seluruh sekolah di bawah kewenangan Pemprov Jateng untuk tidak mewajibkan seragam. Terutama jika orang tua siswa tidak mampu.
 |
| Istimewa |
Hal itu disampaikan Ganjar, usai gowes sambil meninjau pelaksanaan PTM di sejumlah sekolah di Kota Semarang, Selasa (31/8/2021).
Ganjar mengaku mendapat laporan terkait seragam dari salah satu orang tua siswa SMK di Jateng.
“Sekolah nggak usah memaksakan, kemarin sudah ada yang melapor ke saya kejadian itu di SMK mana saya lupa. Itu gurunya sudah mewajibkan seragamnya ini banyak banget gitu, kasihan,” katanya.
Ganjar menegaskan pihaknya tidak mewajibkan penggunaan seragam untuk siswa SMA/ SMK. Sebab, hal itu tidak berpengaruh langsung pada pembelajaran. Ganjar membebaskan soal seragam ini, terutama jika orang tua siswa memang tidak mampu.
“Saya tidak mewajibkan ya, jadi kalau mohon maaf, orang tuanya yang tidak mampu, anaknya nggak perlu seragam sekarang. Udah kayak tadi aja nggak seragam juga nggak papa kok. Nggak ada pengaruhnya,” ujar Ganjar.
Ganjar memahami dalam situasi seperti ini, tidak semua orang tua mampu untuk membeli seragam.
“Kalau yang mampu, (beli seragam) nggak soal. Tapi yang tidak mampu kemudian ‘waduh pak sekarang cari uang aja sulit suruh kayak begini’. Maka saya bebaskan,” ujarnya.
Maka, Ganjar mengimbau pada seluruh SMA dan SMK untuk tidak mewajibkan seragam.
“Sekali lagi saya ingatkan, (sekolah) yang di wilayah kewenangan Pemprov untuk tidak memaksakan kepada mereka yang orang tuanya tidak mampu, khususnya terkait dengan seragam,” tegas gubernur.
Ganjar mengatakan, pelaksanaan PTM saat ini harus dimanfaatkan agar siswa bisa belajar dengan nyaman, dan orang tua juga tenang. Soal seragam, menurutnya, tak harus sama karena tidak berpengaruh pada pembelajaran.
“Nggak usah pakai seragam nggak papa, yang penting pembelajarannya. Kan situasinya juga lagi uji coba begini kan,” katanya.
Jika nanti kondisinya semakin baik, lanjut Ganjar, apalagi beberapa daerah mulai turun level PPKM-nya, ekonomi mulai bergerak dan orang tuanya mampu, maka dibolehkan.
“Nanti kalau sudah baik, beberapa level udah mulai turun. Semarang raya udah level dua. Mungkin aktivitas sudah mulai bisa terbuka secara terbatas, ekonomi bisa tumbuh orang tuanya mampu, itu boleh,” ujarnya
Ganjar mengungkapkan, jika ada orang tua siswa yang tidak mampu, bisa melapor kepada Pemprov Jateng agar dibantu.
“Tapi kalau belum, nggak boleh dipaksakan. Bahkan yang tidak mampu suruh ngomong nanti biar dibantu oleh pemprov,” tandasnya.
Posting Komentar