SEMARANG, suarapembaharuan.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerima banyak keluhan dari sejumlah kepala desa terkait bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial.
 |
| Istimewa |
Keluhan yang disampaikan kepala desa bervariasi. Mulai dari sasaran yang tidak tepat sampai penghapusan data penerima.
Seperti keluhan yang disampaikan Kades Tijayan Joko Laksono. Ia menyebut, di desanya ada seorang warga dipandang berada justru menerima bantuan sosial tunai (BST).
“Ada verifikasi yang harusnya tidak dapat, tapi masih muncul. Ada yang punya lima mobil malah entuk (dapat),” sebutnya, lewat sambungan daring.
Menanggapi hal itu, Ganjar mengaku telah berkirim surat ke Kemensos.
“Hari ini saya sudah kirimkan surat ke Menteri Sosial mudah-mudahan Bu Risma merespon. Saya mau minta data penerima BST di Jateng siapa saja dari Kemensos. Nah kami akan overlay dengan data yang pernah diverifikasi di bulan April. Dengan itu kita tahu mana yang bermasalah dan tidak,” urai Ganjar.
Pada kesempatan tersebut, Ganjar mengapresiasi Kades-kades di Klaten yang telah bergerak cepat menekan persebaran Covid-19. Di antaranya menyebarkan nomor Satgas Covid-19 desa, memfasilitasi fasilitas isolasi terpusat, hingga penyediaan oksigen.
“Saya pastikan kawan kades di Klaten untuk mengelola yang terkena Covid-19 tidak sulit. Dari sisi makanan bisa, obat ada, call center, dan WA grup ada juga kontrol puskesmas. Cuma saya titip kalau ada yang sakit greges-greges langsung lapor, karena ini penanganan awal supaya tidak berlanjut,” pungkas Ganjar.
Maksimalkan Dana Desa
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau para kepala desa memaksimalkan BLT Dana Desa (DD), guna membantu warga kurang mampu. Hal itu untuk memfasilitasi mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai).
Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto menyebut, penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diatur oleh pemerintah. Mereka yang tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.
“Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus),” ujar Sugeng, usai mendampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Rembug Desa dengan Kades-kades di Kabupaten Klaten, Senin (2/8/2021).
Ia menjelaskan, sesuai peraturan dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD.
Desa dengan DD Rp800 juta-Rp1,2 miliar, harus mengalokasikan 30 persen. Sementara, desa yang mendapatkan DD di atas Rp1,2 miliar harus mengalokasikan 30 persen untuk BLT DD.
“Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah salur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua salur 54,25 persen, tahap ketiga saat ini salur 1,62 persen itu yang dari BLT DD,” jelasnya.
Terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Sugeng enggan berkomentar lebih jauh. Ini karena, beberapa komponen bansos berasal dari Kementerian Sosial.
Ditambahkan, untuk penyerapan Dana Desa, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen. Sementara untuk penanganan Covid-19 dari Dana Desa sudah mencapai 93 persen.
Posting Komentar