Iklan

Politik

Lulusan SMK Penyumbang Tertinggi Angka Pengangguran di Jabar

12/10/2021, Oktober 12, 2021 WIB Last Updated 2021-10-11T23:43:21Z

BANDUNG, suarapembaharuan.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melaporkan penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja, serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK Perwakilan Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (11/10/2021).


Ridwan Kamil (ist)

Terkait pendidikan vokasi, kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil, Pemda Provinsi Jabar mendorong agar industri masuk ke dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Langkah ini dilakukan agar para lulusan SMK bisa siap kerja. 


Mengingat, lulusan SMK merupakan penyumbang paling tinggi angka pengangguran di Jabar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 14,87 persen pada Februari 2021.


"Jawa Barat sudah melakukan persiapan beradaptasi karena penyumbang pengangguran tertinggi itu lulusan SMK. Padahal SMK itu didesain untuk cepat kerja. Kedua kami melakukan terobosan-terobosan dengan mengajak industri untuk mewarnai kurikulum SMK. Ada SMK kurikulum Shopee," kata Kang Emil.


Selain itu, menurut Kang Emil, SMK juga harus mulai meninggalkan hal-hal dan kebiasaan yang sudah tidak relevan dengan dunia kerja. Mengingat saat ini, Indonesia sedang mengalami salah satu disrupsi industri digital 4.0.


Menurut Kang Emil, disrupsi industri 4.0 ini akan menghilangkan sekitar 75 juta pekerjaan yang sifatnya rutin. Beberapa contoh pekerjaan yang bisa hilang dan digantikan, seperti pegawai entri data, pegawai pembukuan akuntansi, Sekretaris Administrasi dan Eksekutif, hingga pekerja pos. 


Di sisi lain, kata Kang Emil, akan ada 133 juta pekerjaan baru, seperti analis dan ilmuwan, spesialis big data, spesialis teknologi baru, dan jasa layanan teknologi informasi. 


"Pertama kita ada dua disrupsi pertama disrupsi 4.0 dan COVID. Di mana-mana yang namanya disrupsi ada dua, kita kalah atau kita beradaptasi," ucapnya. 


Sementara itu terkait dengan vaksinasi, Kang Emil menyebut Provinsi Jabar menjadi yang paling tinggi dalam kecepatan rata-rata suntikan per hari. Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) per 7 Oktober 2021, kecepatan rata-rata harian sudah mencapai 273.675 dosis per hari. 


Sedangkan realisasi vaksinasi Jabar per 10 Oktober 2021 adalah 26.703.228 dosis. Untuk mencapai target herd immunity pada 31 Desember, Jabar masih harus meningkatkan kecepatan rata-rata penyuntikan menjadi 589.728 dosis per hari. 


"Karena kami penduduknya paling besar dibandingkan Jakarta. Kemudian fasilitas pusat ngumpulnya di sana, dikasih vaksinnya sama. Kalau vaksin kita mau selesai sesuai target di Desember, kami butuh 15 juta dosis vaksin per bulan," ucapnya. 


"Sampai Oktober baru dikasih 30 juta dari seharusnya dikasih 75 juta vaksin. Kalau vaksinnya 15 juta dan kecepatan kami 500.000 per hari dapat ke kejar. Realitanya kami tidak dapat 15 juta per bulan, kami pernah tes sampai 450.000-an dalam sehari," imbuhnya. 


Kang Emil mengatakan, ke depan, fokus vaksinasi Jabar adalah wilayah aglomerasi seperti Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya. 


Untuk wilayah Bodebek yang menjadi fokus adalah Kabupaten Bogor sedangkan di Bandung Raya salah satu yang menjadi perhatian Pemda Provinsi Jabar adalah Kabupaten Bandung Barat. 


"Sekarang kami ditargetkan aglomerasi dulu. Bodebek dan Bandung Raya," tuturnya.


Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Agus Khotib mengatakan, ada baiknya SMK bisa terintegrasi dengan para pelaku industri. Sehingga lulusan-lulusan SMK ini bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja.


"Terkait dengan vokasi ada baiknya SMK ini sebaiknya terinterigasi juga dengan industri," kata Agus.


Berkaitan dengan program vaksinasi, BPK Jabar mendukung terciptanya herd immunity pada akhir 2021. Karena itu, BPK Jabar akan melakukan audit vaksin mulai dari hulunya dalam hal ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma untuk menanyakan terkait dengan distribusi dan penyediaan vaksin.


"Kami sadari persediaan vaksin terbatas. Kami melakukan pemeriksaan di hulunya yaitu penyediaan vaksin. Misalnya ke Bio Farma kenapa ketersediaan vaksin itu begitu lambat sekali," kata Agus. 


Kategori : News

Editor     : AHS



Komentar

Tampilkan

Terkini