Oleh: J Anto
Lapangan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 20 Maret 2010 telah penuh oleh ribuan orang, laki-laki dan perempuan. Mereka mengenakan baju putih, sebagian mengibarkan bendera putih dengan logo bulan sabit warna kuning mengapit padi dalam kotak Kabah hitam.
 |
| Sabam Sirait (ist) |
Logo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagian membawa dan mengibarkan bendera merah putih. Hari itu massa kader PKS tengah melakukan aksi damai mendukung penyelamatan Madjid Al Aqsa dan penindasan bangsa Palestina dari Israel.
Beberapa laki-laki berdiri di atas panggung. Salah satunya adalah Hidayar Nur Wahid, bekas Ketua Umum PKS. Di sebelahnya, berdiri seorang laki-laki tinggi besar. Rambutnya terlihat telah memutih. Gurat ketuaan terlukis pada raut wajahnya. Laki-laki itu mengenakan baju warna biru liris-liris. Tangan laki-laki itu memegang sebuah pengeras suara.
"Allahu akbar, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar," teriak laki-laki itu yang langsung disambut teriakan ribuan peserta aksi damai dengan teriakan: "Allahu Akbar, Allahu Akbar."
“Tuhan Maha besar, Tuhan Maha Besar! Saudara-saudaraku, saya sangat bangga berada di tengah-tengah saudara karena saudara-saudara melanjutkan (perjuangan) kemerdekaan, anti kolonialisme, anti imperialisme!"
"Allahu Akbar!"
"Saya sudah beberapa kali mengatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina..."
"Merdeka, merdeka!"
"Saudara-saudara saya menentang penghinaan terhadap Islam. Saya mau katakan bahwa Dewan gereja-gereja sedunia mengutuk cara-cara yang menghina kemanusiaan. Kalau ada orang Kristen yang menindas, menghina umat Islam, ia bukan orang Kristen yang baik. Saudara-saudara kita harus bersatu melawan ketidakadilan."
"Saudara-saudara bagaimana kalau kita usul nama Palestina dijadikan jalan di Jakarta?"
"Allahu Akbar!"
Meski nada suara laki-laki itu terdengar sudah tak terlalu lantang, namun untuk laki-laki berusia 74 tahun, orasi laki-laki itu terdengar masih tetap bergelora, mampu membakar massa. Memerlihatkan bahwa dulunya ia seorang "singa podium."
Laki-laki itu tak lain Sabam Sirait. Nukilan orasi Sabam Sirait dalam aksi damai massa PKS1 mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan
Menurut Sabam Sirait, perjuangan untuk Palestina tidak cukup dilakukan dengan doa. Perlu ada perjuangan fisik. Pemerintah Indonesia pun diminta untuk membantu perjuangan rakyat Palestina "Kalau Pindad punya senjata yang bagus, berikan pada rakyat Palestina," teriak Sabam disambut takbir sekitar 10.000 kader PKS yang hadir.
Sementara itu, mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, krisis Gaza bukan hanya persoalan umat Islam. Tanah gereja milik umat Kristiani juga dijarah zionis Israel. "Banyak juga tanah gereja kristiani yang diambil oleh Yahudi. Ini masalah internasional," ujar Hidayat. Lihat. https://news.detik.com/berita/d-
Israel dan penistaan terhadap Islam, dapat dilihat pada video yang diunggah TV PKS pada kanal youtube(https://www.youtube.com/watch?v=SbQDqwMpAVc.).
Hadir dan memberi orasi dalam demonstrasi massa PKS untuk mendukung perjuangan Palestina, bukan sekali dua kali dilakukan Sabam Sirait. Ia sering memuji partai tersebut atas dukungan yang konsisten terhadap perjuangan Palestina melalui demonstrasi dan sumbangan rutin. Sabam mengkritik partainya, dan pihak lain yang tidak menunjukkan dukungan terhadap pengakuan Palestina.
Identitas kekristenan, tak membuat luntur sikap kritisnya dalam melihat persoalan konflik Palestina. Bagi Sabam, persoalan Palestina lebih merupakan persoalan penjajahan atau imperialisme. Ia sangat membenci praktik kolonialisme dan imperialisme.
"Terlepas dari agama dan bangsa mana pun, saya tidak akan pernah menolerir praktik penjajahan di muka bumi ini," kata Sabam. Palestina baginya bukan lagi sekadar permasalah umat Islam, tapi persoalan yang harus dipecahkan oleh seluruh bangsa Indonesia.
Pendirian Sabam Sirait tentang Palestina, membuat Hidayat Nur Wahid menyebut Sabam Sirait sosok seorang negarawan. Sejak dulu, sikap Sabam dinilainya.
Pada tahun 2012, Sabam Sirait kembali turun ke jalan bersama massa PKS memprotes film Innocenceofmuslims di depan Kedubes AS, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Setibanya di lokasi, ketiganya langsung naik ke mobil komando untuk ikut berorasi.
Anggota Komisi III DPR dari PKS, Indra, mengatakan kedatangan Sabam Sirait merupakan bukti film tersebut tidak hanya menjadi persoalan umat Islam."Ini bukti bukan hanya Islam yang keberatan, ini masalah bersama," kata Indra kepada merdeka.com, di lokasi, Minggu (30/9).
Menurutnya, film itu telah melukai hati umat Islam. Karenanya, ia berharap AS menyadari hal itu. "Ini bagian lanjutan protes kepada AS dan dunia bahwa kita mengecam film itu," katanya, Lihat https://merdeka.com/peristiwa/sabam-sirait-temani-hidayat-nur-wahid-demo-kedubes-as.html
Sikap anti kolonialisme Sabam Sirait tumbuh saat bersama orangtua dan adik-adiknya tinggal di Pematangsiantar. Tahun 1947, ia berusia 11 tahun, ia melihat dan ikut merasakan sengsaranya kehidupan semasa penjajahan sekaligu melihat kekejaman kolonialisme.
Meski ayahnya pegawai pemerintah kolonial, namun hidup mereka tidak lebih baik dari keluarga lain hingga membuat ibunya berdagang beras. Sabam sebagai anak sulung diam-diam membantu dengan berjualan rokok linting dan koran di Stasiun Kereta Api Siantar. Tentang kekejaman kolonialisme, karena dorongan untuk menjajah kembali Indonesia, ia pernah melihat dengan mata sendiri.
Saat tentara Sekutu masuk dan merebut Pematangsiantar setelah sebelumnya berhasil menduduki Medan, bersama orangtua, paman dan adik-adiknya, mereka mengungsi ke Porsea, kampung halaman ayahnya. Saat dalam perjalanan hendak melewati sebuah jembatan, Sabam melihat ada sebuah truk hendak lewat jjembatan diberondong tembakan tentara Belanda hingga terbakar.
Ternyata truk itu berisi jenazah para laskar Tapanuli yang gugur dalam perangan di Tembung, Medan. Peristiwa itu amat menggores hati Sabam. Ia melihat jenazah laskar rakyat harus mengalami kematian kedua kali dalam usaha hendak dikuburkan ke kampung halaman mereka. Peristiwa itu menumbuhkann benih nasionalisme atau pro republok, pada diri Sabam.
Lihat buku Hasudungan Sirait dan Parlindungan Sibuea, Meniti Demokrasi Indonesia, 2006. Rasa nasionalisme Sabam juga bertumbuh sejak ia bersekolah di SMA Kristen Medan pada 1952. Ia tinggal dengan paman dari pihak ibu, yang berlangganan surat kabar Mimbar Umum, salah satu surat kabar di Medan yang dikenal pro republik hingga berkali mengalami pembredeilan seperti halnya Waspada.
tak pernah berubah. Sabam tetap berpegang teguh pada prinsip, namun di saat yang sama, ia selalu menyapa meski berbeda pilihan politik. “Pak Sabam adalah guru saya," kata Hidayat.
Pernyataan Hidayat bahwa Sabam selalu menyapa mereka yang berbeda pilihan politik, jejaknya juga dapat dibaca dari pernyataan A.M. Fatwa, salah seorang deklarator Partai Amanat Nasional (PAN). A.M. Fatwa juga tokoh Islam terkemuka di tanah air. Ia pernah dipenjara selama 18 tahun oleh rejim Orde Baru akibat Peristiwa Tanjung Priok. Politisi Islam ini mengaku memiliki hubungan khusus dan emosional dengan Sabam.
Pada awal tahun 1980 A.M. Fatwa dipecat sebagai PNS Pemda DKI Jakarta. Ia dituduh rejim Orde Baru terlibat perkara “Lembaran Putih Kasus Tanjungpriok". AM Fatwa mengadukan tindakan sewenang-wenang yang dialami ke DPR. Setelah berputar- putar kesana-kemari, tak satu pun anggota DPR mau menerima pengaduannya. Semuanya takut. Sampai akhirnya ia tiba di kamar Sabam Sirait di Lantai 9 Gedung Nusantara DPR.
“Eh, wakil rakyat yang satu ini dengan terbuka menerima pengaduan saya. Kami pun berdiskusi sampai berjam-jam lamanya. Pengalaman itu sangatlah berkesan bagi saya. Karena itu, ketika akhirnya saya dipenjara oleh rejim Orde Baru, Sabam termasuk orang yang saya selalu kirimi "surat dari penjara”. Ia termasuk tokoh yang saya hormati. Beberapa kali ia membalas surat saya, dan beberapa kali pula ia membesuk saya di penjara. Setiap kali membalas surat atau bertemu, dia selalu membesarkan hati saya agar tetap tabah menghadapi cobaan tersebut. Kepedulian Sabam itu sangat membantu menjaga semangat saya selama mendekam di penjara.”
Itu sebabnya A.M. Fatwa menilai hubungannya dengan Sabam bersifat sangat emosional. Hal itu juga berpengaruh dalam pergaulan politik mereka di kemudian hari setelah A.M. Fatwa bebas dari penjara dan menjadi salah satu deklarator PAN tahun 1998.
“Dalam masalah apapun, termasuk dimana kami berbeda pendapat, komunikasi diantara kami tetap berjalan lancar. Tak ada sekat perbedaan agama atau pun partai, kami enjoy saja berkomunikasi”. Menurut A.M. Fatwa karakter sabam itu mewarisi tradisi politik para politisi-politis tua yang memiliki tradisi toleran dalam berpolitik.”
Tumbuh Dalam Budaya Politik Inklusif
Sabam Sirait sebenarnya bukan sekadar mewarisi budaya politik para politisi lama yang menoleransi perbedaan tanpa melihat perbedaan agama, dan ideologi. Tapi Sabam memang bagian dan tumbuh dalam budaya politik inklusif itu sendiri.
Tahun 1961 dalam kegiatan Konferensi Studi Nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang diadakan di Surabaya, Sabam melihat terjadi perdebatan keras antara T.B. Simatupang6 dengan Roeslan Abdulgani saat keduanya membahas
Pernyataan Hidayat Nur Wahid itu diungkapkan kepada pers saat menghadiri perayaan ulang tahun Sabam ke-83.(https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/15/hidayat-nur-wahid- sabam-sirait-itu-guru-saya).
A.M. Fatwa “Dia Mewarisi Semangat Founding Fathers”, dalam Sabam SiraitUntukDemokrasi Indonesia, Hasudungan Sirait dan Parlindungan Sibuea: 2006.
Sebagaimana diketahui, tahun 1953 T.B. Simatupang “dipensiunkan dini” ketika jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI (KSAP) - dijabat sejak 1950 menggantikan Jenderal Soedirman yang meninggal pada 1949 – dihapus oleh Presiden Soekarno. Penyebabnya saat itu beredar kabar bahwa Presiden Soekarno akan mengganti KSAD Kolonel A.H. Nasution, dan T.B.
Tentang "peranan mahasiswa dalam revolusi".
Pimpinan konferensi merasa was-was karena Cak Roeslan merupakan tokoh sangat kuat saat pada masa itu yang diduga dapat mempengaruhi jalannya konferensi dan kongres. Namun ternyata konferensi berjalan terus dengan damai sepulang kedua narasumber. Bahkan Kongres GMKI tidak “memaksakan diri” atau dipaksakan untuk memasukkan haluan negara pada masa itu dalam AD/ART-nya, sesuatu yang menjadi ‘mode yang revolusioner” pada kurun waktu- waktu itu.
Tahun 1967 itu juga Sabam mengikuti kegiatan Musyawarah Antar Agama. Hadir dalam acara itu Mohammad Natsir, Prof. Rosjidi, Uskup Agung Leo Sukotjo, T.B. Simatupang, Rosihan Anwar dan lain-lain. Pada saat pertemuan memuncak dialog eksistensial terjappdi antara Natsir dan Simatupang. Dialog yang keras, tapi tidak memupus hubungan keakraban antara mereka, sama dengan kalau hari Lebaran, Leimena, Tambunan, Kasimo berkunjung ke rumah Moh. Roem, Sjafruddin Prawiranegara dan sebaliknya jika hari Natal tiba.
Pernah juga dalam satu ceramahnya di Jakarta lu di Gedung Stovia, di mana senior-senior perjuangan kemerdekan juga turut hadir, antara lain Burhanuddin Harahap (almarhum) yang pernah jadi Perdana Menteril, seusai ceramahnya, Pak Sim dipanggil panggil Burhanuddin dengan "nama kecilnya” Tahi Bonar, dengan mengatakan "Tahi, marilah dulu ke sini berkodak (berpotret) dulu kita bersama-sama".
Pak Sim mengikuti panggilan Burhanuddin yang lebih senior. Mereka pun berkodaklah. Seorang yang hadir di situ mengatakan, kita memang rindu keadaan tahun 45-50-an itu. Pada saat itu perbedaan ideologi tidak pernah mengkhianati keakraban, dan keterbukaan dan kesederhanaan.
Antitesa dari Politik Identitas
Apa yang bisa dipetik dari testimoni kedua tokoh Islam di atas?
Apa yang dilakukan Sabam Sirait hakikatnya memerlihatkan sosok atau karakter Sabam Sirait sebagai politisi inklusif. Ia antitesa dari politisi yang mempolitisasi politik identitas yang marak pada berbagai kontestasi politik paska-reformasi.
Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), menyebut Sabam Sirait seorangpelintasbatas, yang mampu menembus sekat-sekat perbedaan. Sebagai pelintas batas, Sabam tidak hanya berjuang bagi penegakan demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Sebagai seorang politisi di tengah masyarakat majemuk Indonesia, Sabam menolak untuk menyembunyikan kesaksian imannya sebagai seorang kristiani.
Simatupang tegas menentang rencana Soekarno. Sistem di Angkatan Bersenjata akan terganggu bila panglima divisi bisa meminta KSAD untuk dicopot, dan seterusnya, Panglima Divisi bisa dicopot bila ada pengaduan dari bawahannya. TB Simatupang tegas menyatakan kepada Presiden, selama dia menjabat KSAP, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Di sisi lain, Roeslan Abdulgani adalah salah satu orang kepercayaan Soekarno dengan berbagai jabatan strategis.
Sabam Sirait, “Simatupang, Pemikir dan Pejuang Bangsa, dalam 70TahunDr.T.B.Simatupang, SayaAdalahOrangYangBerutang, Drs. Samuel Pardede (penyunting), 1990, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Lihat: ”https://www.radiopelitakasih.com/2021/09/30/sabam-sirait-meninggal-dunia-ketum-
Pada zaman rejim Orde Baru, tidak sedikit orang mengaburkan identitas agama – minoritas – mereka, bahkan tak jarang identitas budaya etnik mereka karena kepentingan karir di birokrasi sipil, bahkan militer.
Konteks Ruang dan waktu perjuangan Sabam Sirait
Namun Sabam Sirait bukan semata politisi inklusif atau seorang pelintas batas, ia juga politisi kritis dan berani dalam menyikapi berbagai persoalan politik pada era rejim Orde Baru.
Menempatkan sikap dan praksis politik yang dilakukan Sabam Sirait pada konteks waktu dan ruang Orde Baru sangat penting. Tujuannya agar orang tidak berpandangan atau berpikir ahistoris terhadap Sabam Sirait. Politisi kritis dan berani sekarang banyak. Tapi di masa Orde Baru?
Sebagaimana diketahui, Sabam diangkat sebagai anggota DPR Gotong Rojong (DPR GR) pada 1967. Ia termasuk salah satu dari 108 anggota DPR GR baru yang diangkat untuk menggantikan anggota DPR GR lama yang berasal dari partai-partai politik yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai refreshing.
Selain dari partai politik, anggota DPR GR yang diangkat juga berasal dari 13 orang wakil mahasiswa – motor Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang aktif melakukan demo-demo menurunkan Presiden Soekarno pasaca Gestapu 1965.
Mereka yakni: Fahmi Idris, Johny Simanjuntak, David Napitupulu, Ma’rie Muhammad, Liem Bian Koen, Soegeng Sarjadi, Nono Anwar Makarim, Yozar anwar, Cosmas Batubara dan Slamet Sukirnanto.
Pengangkatan anggota DPR GR baru ini bagian strategi Jenderal Soeharto Paska Peristiwa Gerakan 30 September 1965 untuk menguasai parlemen dan membersihkan anggota parlemen yang bersimpati terhadap PKI, sekaligus memuluskan pengangkatannya sebagai Pejabat Presiden pada 1967 dan tahun 1968 sebagai Presiden RI.
Seorang aktivis mahasiswa, Arief Budiman, pada awal-awal pengangkatannya, menulis bahwa ia merasa optimis bahwa Jenderal Suharto merupakan figur yang tepat untuk mengatasi kepentingan-kepentingan golongan politik yang ada di masyarakat dan berpikir jauh ke depan untuk menata negara.11
Sentralisme Birokrasi Sipil dan Militer
Namun segera optimisme itu berubah. Setelah konsolidasi kekuasaan berhasil dilakukan, terutama setelah Jenderal Soeharto terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 1971 – pemilu pertama Orde Baru – pemerintahan yang dibentuk Soeharto menegakkan kekuasaan sentralisme atas birokrasi sipil dan militer, depolitisasi pgi-pelintas-batas-itu-telah-pergi/
Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi OrdeBaru1966-1974, Nasir Tamara (penerjemah), 1985, Jakarta: Penerbit LP3ES.
Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi OrdeBaru1966-1974, Nasir Tamara (penerjemah), 1985, Jakarta: Penerbit LP3ES.
Arief Budiman, “Jenderal Soeharto dan Mandat Pemerintahan”, dalam Kebebasan, Negara, Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005, Luthfi Assyau Kannie, Stanley (Editor), 2006, Jakarta: Freedom Institute bekerjasama Pustaka Alvabet. Diberlakukan di masyarakat, dan persaingan ideologi antar partai politik dipangkas lewat kebijakan fusi.
Untuk menjamin agar proses pembangunan berjalan lancar, rejim Orde Baru membungkam kritik dari masyarakat. Kebebasan pers dipasung. Berbagai kelompok kepentingan mengalami proses kooptasi (penundukkan) politik lewat wadah korporatisme, sehingga tak lebih merupakan perpanjangan tangan rezim.12 PNS diwadahtunggalkan, juga buruh (SBSI), guru (PGRI), wartawan (PWI), advokat kelompok profesi lain.
Pembangunan akhirnya tidak lagi dipahami sebagai proses yang dinamis melibatkan partisipasi masyarakat. Tidak heran selama era rejim Orde Baru, hak-hak sipil dan hak politik masyarakat dipasung.
Secara ringkas, sepanjang rejim Orde Baru berkuasa, telah terjadi berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan dengan melumpuhkan potensi perlawanan politik rakyat dan menggandeng kekuatan militer sebagai kekuatan koersif untuk menindas gerakan-gerakan yang mencoba memperjuangkan kebebasan berorganisasi dan berekspresi.
Rejim Orde Baru mempoduksi berbagai stigma untuk mendeligitimasi mereka yang kritis terhadap rejim penguasa dengan mengkonstruksi sebagai “komunis” atau “PKI”, “subversif”, “anti Pancasila”, “Islam Kiri”, “mbalelo” atau “desident”. Intinya mereka adalah “pengkhianat negara” dan hanya merupakan "noda sejarah” dalam pembangunan.
Pasal 154 dan 155 KUHP menjadi momok untuk menakut-nakuti dan memenjara mereka yang berani mengkiritik Orde Baru, terutama Presiden dan keluarganya.
Anggota parlemen di era Orde Baru dinilai mandul. Soe Hok Hie, aktivis mahasiswa 1966, bahkan mengirimkan aket berisi bedak, gincu dan cermin kepada para aktvis KAMI yang duduk sebagai anggota DPR GR dari Golkar. Pesannya sinis: “agar bisa tampil lebih manis di depan penguasa.”
Tahun 1970, Arief Budiman menulis bahwa para mahasiswa yang telah menjadi pahlawan dalam ikut menggulingkan Orla itu, telah dipeluk penguasa baru dan diberikan posisi yang cukup baik. Selain sebagai anggota parlemen, mereka juga ada yang dijadikan pembantu menteri atau pejabat tinggi. Namun dalam posisi baru mereka itu, kebanyakan dari mereka diam, bahkan ikut bersama si majikan melakukan korupsi dan menjadi kaya. Idealisme yang mereka miliki tampaknya patah begitu cepat.
Menurut Arief Budiman, yang sejak awal memang tidak setuju aktivis mahasiswa masuk parlemen, tanpa bermaksud merendahkan prestasi intelektual aktivis, modal aktivis mahasiwa tahun 1966, “bukanlah visi politik atau isi lainnya dalam memperbaiki negara, melainkan keberaniannya. Dalam kehidupan memang adakalanya kesanggupan
Mengutip Mohtar Mas’oed, menurut Schimetter (1974), korporatisme didefinisikan sebagai sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi- organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan keanggotaan, tidak saling- bersaing, ditata secara hirarkis dan dibedakan menurut fungsinya; yang diakui atau diizinkan (kalau bukan diciptakan sendiri) oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidangnya masing-masing sebagai imbalan atas kesediaannya mematuhi pengendalian pemerintah dalam hal pemilihan pemimpin dan artikulasi tuntutan dan dukungan.
Lihat, Mohtar Mas’oed, 1994, Negara, Kapital dan Demokrasi, 1994, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arief Budiman,GerakanPemudandan Mahasiswa, ibid hlmn 254.
berpikir yang lebih dibutuhkan, ada kalanya keberanian yang lebih dibutuhkan. Dalam DPR-GR nanti juga, lebih-lebih pada MPRS, yang benar-benar diharapkan adalah keberanianmereka.”
Berhadapan Hantu Recall
Tapi tampak kedua unsur inilah yang tidak muncul dari aktivis mahasiswa yang menjadi anggota parlemen saat itu. Dalam sistem politik yang represif, dan ruang berekspresi politik parlementer dihantui “hantu recall”, umumnya politisi parlemen era Orde Baru, lebih memilih berpolitik dalam “zona nyaman”.
Sejak itu muncul stigma, seolah anggota dewan bahkan mereka yang terpilih dari hasil Pemilu 1971 hingga Pemilu1997, sekadar tukang stempel kebijakan pemerintahan Orde Baru. Tak heran jika jelang pelaksanaan Pemilu 1971, Arief Budiman, Yopie Lasut mengkampanyekan Gerakan Golongan Putih (Golput), hak untuk tidak memilih dalam Pemilu.
Dalam istilah Iwan Fals, anggota dewan saat itu tak lebih seperti anggota kelompok “paduan suara”. Bekerja dengan menerapkan “prinsip” 4D: datang, duduk, diam dan terima duit. Sebuah sindirin pedas.
Sabam Sang Oposan
Namun selalu ada kekecualian dalam sejarah. Sejarah bergerak sesuai dengan subyektivisme manusia, yakni subyektivisme orang-orang besar. Menurut Teori Orang Besar, sejarah bergerak secara acak, tergantung pada kemauan orang-orang besar yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsanya. Dari orang-orang besar inilah, dengan ide-ide yang besar, yang memberikan arah terhadap perkembangan masyarakat.
Anders Uhlin, menyebut meski PDI dan PP tidak berfungsi sebagai partai oposisi sebenarnya, tetapi telah terdapat beberapa individu politisi di dalam partai-partai ini, khususnya sejak akhir 1980-an, memiliki keberanian untuk menyuarakan penentangan terhadap rezim berkuasa.
Sabam Sirait, bahkan suda bersikap kritis terhadap Orba sejak tahun 10970-an. Meski ia berpolitik dalam kerangka sistem politik Orde Baru yang memberi ruang sangat sempit untuk mengekspresikan kepentingan politiknya namun Sabam adalah tipe politisi yang tak mau kehilangan otonomi diri. Ia tetap mampu menjaga jarak (integritas) dengan penguasa meski ia harus menerima resiko atas pilihan politiknya.
Memprotes Pembangunan Taman Mini
Hanya 4 tahun setelah dilantik sebagai anggota DPR GR, Sabam pada akhir 1971, ditangkap bersama sejumlah mahasiswa lain oleh aparat Kopkamtib. Ia ikut terlibat demonstrasi menolak pembangunan proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diprakarsa Tien Soeharto, isteri Presiden Soeharto. Biaya pembangunan TMII mencapai Rp 10,2 miliar.
Menurut Sabam uang sebesar itu, meski bukan dari pemerintah, bisa dogunakan membangun 10.000 SD yang sangat dibutuhkan saat itu. Seiring penangkapan Sabam itu juga ditangkap Ketua Liga Hak Aasasi Manusia, H.JC Princen.
Posting Komentar