MEDAN, suarapembaharuan.com - Naiknya harga pupuk bersubsidi, membuat para petani di Kabupaten Simalungun demo ke Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan, Selasa (1/3/2022).
 |
| Ist |
Puluhan petani yang menggelar aksi demo ke kantor Gubsu itu mendesak Polda Sumut segera turun tangan mengusut kenaikan harga dan kelangkaan pupuk saat ini. Dan pemerintah diminta untuk mengatasi kelangkaan pupuk tersebut.
Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Ombudsman inil menyampaikan, akibat kelangkaan dan naiknya harga pupuk, para petani banyak yang gagal panen.
Lipen Simanjuntak selaku Ketua Kelompok Tani Ombudsman dalam orasinya menyampaikan, akibat naiknya harga pupuk bersubsidi, para petani mengeluarkan biaya yang tak terduga minimal Rp5 juta.
Dijelaskannya, untuk tebus RDKK (Rencana Defenitip Kebutuhan Kelompok Tani ) sekira Rp2 juta hingga Rp1,5 juta per RDKK dari koordinator pertanian unit UPT kecamatan.
Ada lagi biaya teken kontrak SPKB (surat perjanjian jual beli) senilai Rp2,5 juta per satu jenis ( urea dan Phonska), dan biaya lainnya.
Ironisnya, kata Lipen Simanjuntak, setia petani ke kios pupuk, selalu dibilang tidak masuk RDKK. Tetapi apabila dibeli dengan hargaRp200ribu/zak, pupuk selalu tersedia.
Sesuai harga HET urea Rp112.500/zak, tetapi kenyataan di lapangan dijual Rp140.000/zak.
Lipen menjelaskan, selama 15 tahun petani di Simalungun tidak pernah mendapatkan harga pupuk sesuai HET.
Aksi demo petani Simalun ini berlangsung tertib di depan pintu masuk Kantor Gubsu dan mendapat penjagaan dari petugas Satpol PP dan aparat Polri. (Red)
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar