JAKARTA, suarapembaharuan.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta memproyeksikan pergerakan ekonomi Jakarta akan tumbuh diatas 5 persen pada tahun 2023. Sementara, bila laju inflasi tahun depan bisa dijaga antara 2 hingga 4 persen, maka Jakarta aman dari ancaman resesi yang diperkirakan sejumlah lembaga internasional.
“Proyeksi ekonomi Jakarta tahun 2023, kami perkirakan bisa tumbuh antara 5-5,8 persen. Dengan inflasi antara 2-4 persen,” kata Deputi Kepala Perwakilan DI DKI Jakarta Endang Kurnia Saputra seusai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2022 di Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2022).
Dengan angka inflasi yang cukup rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka Jakarta masih tetap menjadi tempat yang menarik bagi investasi. Dengan begitu, investasi di Jakarta akan tetap tumbuh positif secara real.
“Maksudnya dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen saja, uang kita bisa tumbuh 5 persen, tetapi dengan inflasinya hanya 2-4 persen. Jadi masih tetap positif,” ujar Endang.
Ia memprediksikan, sektor utama yang tumbuh di Jakarta meski sedikit melambat adalah ekspor. Sedangkan investasi swasta di Jakarta masih tumbuh tinggi. Lalu konsumsi rumah tangga diakuinya ada sedikit penurunan, namun tetap masih tumbuh.
“Kami melihat di Jakarta, ada sektor-sektor yang tidak bisa digantikan provinsi lain. Pertama, jasa kesehatan, kedua infrastruktur sudah terbaik di Indonesia, ketiga MICE karena banyak event di Jakarta,” terang Endang.
Endang melihat adanya pesta demokrasi rakyat lima tahunan seperti Pemilu juga akan memicu peningkatan konsumsi rumah tangga yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
“Apalagi tahun depan, kita ada even-even menarik dan mau ada persiapan pesta demokrasi, dimana pemilu akan mendorong konsumsi masyarakat. Jadi Jakarta masih akan tumbuh antara 5-5-8 persen. Jadi ancaman resesi di Jakarta, jauh,” tegas Endang.
Menjelang akhir tahun 2022, BI menyatakan Jakarta sebagai daerah dengan inflasi terendah yaitu 4,47 persen. Angka ini dinilai jauh lebih baik dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,71 persen serta provinsi lainnya di Pulau Jawa.
Inflasi Jakarta, ungkap Endang, terutama disumbang oleh kelompok komoditas yang diatur pemerintah seperti bensin, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, serta kelompok komoditas inti seperti sewa rumah dan kontrak rumah.
“Terkendalinya inflasi di Jakarta, tidak lepas dari sinergitas yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta melalui program 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” terang Endang.
Termasuk upaya penguatan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mitigasi second round effect kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono juga memiliki kemampuan yang baik dalam menekan inflasi, salah satunya menjaga daya beli masyarakat melalui BPB (Bantuan Pangan Bersubsidi) yang disebar ke 10 persen warga Jakarta atau 1.143.000 orang.
Endang menegaskan BI berkomitmen membangun ekonomi positif terhadap DKI, salah satunya mendorong pariwisata Jakarta lewat beautifikasi Kota Tua, penyediaan kendaraan listrik, serta pengembangan UMKM.
Khusus untuk UMKM, ia melihat sinergi yang baik saat ini telah menciptakan ekosistem usaha yang terintegrasi baik. Hal itu tidak lepas dari empat program pengembangan yaitu peningkatan kapasitas UMKM, penyelenggaraan event UMKM, pembiayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Sejauh ini, BI telah memfasilitasi perluasan akses pasar baik domestik maupun ekspor. Ini terlihat dari 25 UMKM yang telah mengikuti kegiatan promosi perdagangan di luar negeri, khususnya Dubai Expo.
“Salah satu produk UMKM Jakarta juga telah berhasil masuk dalam pagelaran Paris Fashion Week. Selain itu, dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, kami juga melakukan pendampingan pengembangan usaha di berbagai pondok pesantren di Jakarta,” ujar Endang.
Dalam acara yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali memaparkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta mulai menunjukkan pemulihan pada triwulan II tahun 2021 dengan angka pertumbuhan naik 10,94 persen dibandingkan periode sebelumnya atau pada tahun 2020.
Dalam perjalanannya, lanjut Marullah, Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang terus tumbuh hingga mencapai 5,94 persen di triwulan III 2022. “Posisi ini bahkan lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi tahun 2019 yaitu sebesar 5,72 persen,” kata Marullah.
Pemprov DKI, terang Marullah, akan berupaya memperkuat, mempercepat dan menjaga pemulihan ekonomi selama tahun 2022 dan 2023, antara lain melalui program pengembangan UMKM, ekonomi kreatif dan koperasi, pengembangan ekonomi digital dan inovatif serta mempercepat perizinan seputar investasi dan atau penanaman modal.
“Tidak hanya itu, sinergisitas melalui program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan kementerian atau lembaga terkait serta pengembangan ekonomi kreatif,” tutur Marullah.
Kategori : News
Reporter : Lenny Tristia Tambun
Editor : AHS
Posting Komentar