Masih Banyak Jalan Rusak di Sentra Sawit, Dana BPDP-KS Harus Bisa Dimanfaatkan

MEDAN, suarapembaharuan.com - Putra Rangkuti, pengamat perkebunan sekaligus pelaku usaha kelapa sawit, menyarankan agar memanfaatkan dana sarana prasarana dari Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk perbaikan jalan kabupaten atau jalan-jalan ke pemukiman penduduk di sentra kelapa sawit. 



Pasalnya, walaupun beberapa sentra perkebunan kelapa sawit menyumbang pajak bagi negara, namun sayangnya jalan-jalan kabupaten bahkan provinsi banyak yang rusak akibat dilalui truk pengangkutan tandan buah segar (TBS).


"Sementara dana daerah kan terbatas, sehingga perlu adanya strategi pendanaan untuk perbaikan jalur transportasi tersebut," kata Putra Rangkuti, Kamis (17/8/2023).


Dikatakannya, melihat masih terbatasnya serapan dana sarana prasarana, maka tidak ada salahnya disalurkan untuk perbaikan jalan yang nantinya dapat menunjukkan kegiatan petani dan masyarakat. 


"Beberapa ruas jalan kabupaten di  Kabupaten Simalungun, Labuhan Batu, Asahan kondisinya sangat memprihatinkan. Ini belum lagi jalan-jalan kebun untuk menjangkau pemukiman yang sangat sulit dilalui ketika musim hujan. Pada akhirnya yang terkena dampak adalah anggota masyarakat yang notabene petani sawit," jelas Putra.


Ia mengutip data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Simalungun pada Maret 2023, panjang jalan kabupaten mencapai 1808,78 kilometer yang mana 50 persennya masuk dalam kategori rusak berat, sepanjang 971,33 kilometer. Sementara Kabupaten Simalungun salah satu sentra perkebunan kelapa sawit. 


Putra menyarankan agar disediakan setidaknya Rp 1 Triliun oleh BPDP-KS dana sapras untuk perbaikan jalan kabupaten di sentra perkebunan. Dana tersebut dapat dikelola pemerintah daerah atau penyelenggaraanya perbaikan jalan dikelola langsung oleh BPDP-KS. 


“Saya berharap agar wacana ini dapat digulirkan dan tentu saja perlu mendapatkan dukungan pemerintah daerah penghasil kelapa sawit.  Setidaknya pola pengelolaan dana dari kegiatan usaha sudah pernah dilakukan pada cukai rokok yg kemudian dialokasikan untuk mendukung pembangunan daerah", jelas Putra. 


Kategori : News


Editor      : AHS


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama