JAKARTA, suarapembaharuan.com - Anton Aliabbas, seorang pakar pertahanan dan Kepala CIDE, berpendapat bahwa alokasi anggaran Rp 123,44 triliun untuk Kementerian Pertahanan dalam RAPBN 2023 adalah wajar. Hal ini berkontrast dengan kritik dari Yayasan Kurawal, yang menyoroti pemberian anggaran besar kepada Kemenhan di saat perekonomian Indonesia diharapkan bangkit pascapandemi.
 |
| Prabowo Subianto. Ist |
Menurut Yayasan Kurawal, Kemenhan seharusnya tidak menerima alokasi yang lebih besar daripada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, mengingat kebutuhan akan bantuan sosial dan pemulihan kesehatan masyarakat.
Anton menegaskan bahwa fokus pemerintah pada sektor pertahanan dalam RAPBN 2023 bukanlah hal yang tidak biasa. Ia menjelaskan bahwa selama pandemi, anggaran pertahanan ikut terpangkas untuk mendukung penanganan Covid-19.
"Dalam konteks Indonesia, sikap pemerintah memberi atensi lebih terhadap sektor pertahanan untuk RAPBN 2023 bukanlah sesuatu yang ganjil ataupun di luar kewajaran," kata Anton saat dihubungi media, Kamis (2/6/2022).
Sekarang, saat pemerintah bersiap menyambut endemi, perhatian pada sektor nonmedis menjadi mungkin. Anton juga menyatakan bahwa kritik terhadap alokasi anggaran pertahanan dibandingkan kesejahteraan adalah umum di negara demokrasi, menggambarkan dilema antara pembangunan kesejahteraan dan persenjataan.
Dalam penganggaran 2023 oleh Kementerian Keuangan, anggaran Kemenhan memang lebih besar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencapai Rp 98,2 triliun. Menurut Anton, anggaran pertahanan 2023 menurun 7,8 persen dari anggaran 2022 yang Rp 133,9 triliun, tetapi tetap lebih tinggi 4,5 persen dari anggaran 2021.
Anggaran Kemenhan untuk 2023 akan dibagi ke dalam enam program utama, meliputi program dukungan manajemen, pelaksanaan tugas TNI, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista dan infrastruktur pertahanan, pembinaan sumber daya pertahanan, serta riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan.
Kementerian Pertahanan juga menetapkan target prioritas untuk 2023, yang mencakup pengadaan amunisi, kapal perang, kendaraan tempur, dukungan alutsista, dan penggantian pesawat udara.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar