JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pada tanggal 31 Mei 2024, Talkshow Suara Nitizen +62 Community menggelar diskusi menarik terkait penyidikan kasus PGN oleh KPK. Acara ini berlangsung di Roti Bakar Keibar, Jalan Bulungan No 8, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dari pukul 13:00 hingga 16:00 WIB.
Diskusi dipandu oleh moderator Kristian Ginting dan dihadiri oleh dua narasumber utama, Iskandar Sitorus dan Firman Candra, yang memberikan analisis mendalam dan perspektif independen terhadap kasus ini.
**Pemaparan oleh Iskandar Sitorus (Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch - IAW)**
Iskandar Sitorus menyajikan analisis independen terkait kasus PGN yang sedang disidik oleh KPK. Ia menjelaskan bagaimana kerugian negara yang semula diperkirakan oleh BPKP sebesar 271 triliun rupiah, kini membengkak menjadi 300 triliun rupiah di kasus PT Timah. Dalam paparannya terkait kasus PGN, Iskandar menyoroti kontrak penjualan gas yang tidak berlanjut karena PGN tidak mampu menyerap gas yang telah dibayar uang muka sebesar 15 juta dolar AS kepada PT Inti Alasindo Energy tanpa mitigasi risiko yang memadai.
**Pemaparan oleh Firman Candra (Praktisi Hukum)**
Firman Candra menambahkan aspek hukum terkait penyidikan KPK. Ia membahas potensi tersangka dan langkah hukum yang mungkin diambil berikutnya. Firman juga menyoroti perbedaan penanganan kasus antara PGN dan kasus serupa di Pertamina yang melibatkan mantan Dirut Karen Agustiawan. Menurutnya, terdapat ketidakjelasan dalam penanganan kasus yang seharusnya sama, namun diperlakukan berbeda oleh Kejagung dan KPK.
**Diskusi dan Tanya Jawab**
Acara ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Kristian Ginting. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang dijawab langsung oleh narasumber, memberikan wawasan lebih dalam mengenai penyidikan kasus PGN dan dampaknya terhadap masyarakat serta industri gas di Indonesia.
Acara talkshow ini menyoroti banyak aspek penting terkait penyidikan kasus PGN, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses hukum dan implikasinya bagi pemerintah serta masyarakat. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan publik dapat memahami lebih dalam mengenai kasus ini dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar