JAKARTA, suarapembaharuan.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menilai kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan pemotongan anggaran kementerian dan peningkatan pendapatan pajak justru tidak tepat dan berisiko memperburuk ekonomi Indonesia.
Jose mengungkapkan, meski pemotongan anggaran dapat memberikan ruang fiskal untuk mengatasi defisit, kebijakan ini membawa dampak negatif yang besar. Hal ini diungkapkan Jose dalam keterangan persnya kepada media, Minggu (11/5/2025).
"Kebijakan ini mungkin memang memberi sedikit tambahan keleluasaan ruang fiskal, mengatasi defisit anggaran; tapi pemerintah lupa bahwa kebijakan ini memiliki dampak multiplier," ujar Jose.
Jose mengingatkan, belanja pemerintah yang selama ini mendukung industri seperti perhotelan dan makanan akan terancam kolaps. Tak hanya itu, Jose khawatir pemangkasan anggaran kementerian akan menghambat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Bagaimana mereka menjalankan program, jika tidak tersedia anggaran?" ujarnya.
Ketua Umum Asprindo ini juga menilai kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah saat ini berkontribusi pada perlambatan ekonomi yang semakin dalam.
"Menurut saya, reformasi struktural harus menjadi prioritas utama pemerintah karena saya menilai kebijakan yang ada tidak konsisten, dengan Presiden yang memperbesar kabinet namun di sisi lain anggaran dipangkas.
Jose menyatakan sebagai orang umum yang bukan ekonom, kebijakan fiskal pemerintah dengan pemotongan anggaran tidak tepat saat ini di tengah kondisi ekonomi yang melemah.
"Saya menghimbau pemerintah fokus pada perbaikan birokrasi, mengurangi kebocoran anggaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.
Pentingnya pemberdayaan UMKM juga ditekankan oleh Jose. Ia mengingatkan bahwa UMKM selalu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia saat krisis.
"Setiap krisis, ekonomi kita terselamatkan oleh UMKM. Perusahaan besar banyak yang gulung tikar, PHK besar-besaran terjadi. Tapi UMKM tetap resilient. Mirisnya, insentif pemerintah terhadap UMKM masih setengah hati, terutama dalam hal akses kredit yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM. Ini harus diperbaiki," harapnya.
Jose pun menegaskan bahwa pemerintah harus kembali mengevaluasi kebijakan ekonomi yang ada.
"Sistem jaring pengaman sosial juga harus diperkuat. Bansos boleh-boleh saja, tapi insentif ke UMKM jauh lebih bagus. Dan pemerintah juga harus lebih memperkuat sinergi dengan sektor swasta, terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM," tukasnya.
Jose menutup dengan peringatan agar kebijakan ekonomi dan moneter dievaluasi secara menyeluruh, dengan tujuan mencegah inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan seperti sekarang, saya kira mustahil mengejar pertumbuhan ekonomi 8%," tandasnya.
Kritik yang disampaikan oleh Jose Rizal ini memberikan pandangan alternatif yang penting, agar kebijakan pemerintah dapat lebih berdampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung sektor-sektor yang rentan seperti UMKM.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar