JAKARTA, suarapembaharuan.com – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM).
Regulasi ini menandai tonggak penting dalam upaya Indonesia menjaga kekayaan alam pesisirnya, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim.
Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dan Ketua SDGs Center Undip, dalam sosialisasi PP ini, menekankan urgensi perlindungan ekosistem mangrove.
"Mangrove memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Namun, ekosistem ini terus menghadapi tekanan alih fungsi lahan dan degradasi yang mengkhawatirkan," ujarnya.
PP 27/2025 lahir dari proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah mendalam, data spasial akurat, dan konsultasi publik yang ekstensif. Filosofi di balik penyusunan PP ini adalah pendekatan lanskap terintegrasi dari hulu ke hilir, serta prinsip kolaborasi kuat antara pemerintah, masyarakat adat/lokal, dunia usaha, dan lembaga riset.
Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi tumpang tindih regulasi dan kewenangan yang kerap menjadi tantangan dalam pengelolaan mangrove di masa lalu. Tujuan Utama PP 27/2025 meliputi:
● Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan.
● Mengatur pemanfaatan mangrove secara adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
● Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan menjaga mangrove.
● Menjamin keadilan ekologis dan ekonomi, khususnya bagi nelayan kecil, masyarakat adat, dan warga pesisir.
Regulasi ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional
"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", khususnya dalam memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Dengan luas mangrove mencapai 3,3 juta hektar atau 22,4% dari total mangrove dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Data menunjukkan, hutan mangrove Indonesia mampu menyerap rata-rata 52,85 ton CO2/ha/tahun, jauh lebih tinggi dari estimasi global. Potensi penyerapan karbon nasional mencapai 170,18 Mt CO2/tahun.
"Ketika mangrove rusak, karbon yang tersimpan akan teremisikan kembali ke atmosfer. Oleh karena itu, perlindungan mangrove adalah investasi krusial dalam mitigasi perubahan iklim," tambah Prof. Denny.
PP 27/2025 mengatur secara komprehensif mulai dari perencanaan (inventarisasi, penetapan fungsi, penyusunan rencana), pemanfaatan, pengendalian kerusakan, pemeliharaan, hingga pengawasan dan sanksi administratif. Peran serta masyarakat juga menjadi pilar penting, diwujudkan melalui pemberdayaan, pemberian insentif, dan pelibatan langsung dalam setiap tahapan pengelolaan.
Dengan diundangkannya PP ini, diharapkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan, demi masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar