JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana memberikan tunjangan sebesar Rp 3 juta untuk setiap hari kepada anggota DPR RI yang mengaku sebagai wakil rakyat. Pembatalan kenaikan pajak terhadap rakyat juga diperlukan untuk meredam kemarahan rakyat di Tanah Air.
 |
| Gandi Parapat. Ist |
Menurut Koordinator PMPHI, Gandi Parapat, aksi anarkis yang dilakukan masyarakat merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas keputusan yang diambil pemerintah. Ada aksi joget - joget anggota DPR RI dan menyebutkan orang tolol menjadi puncak kemarahan masyarakat.
"Presiden Prabowo harus segera menghentikan emosi rakyat yang terkesan memilih lebih bagus mati daripada hidup seperti ini. Prabowo juga harus bisa mendepak menterinya yang bermental korup dari kabinetnya. Batalkan kenaikan pajak dan tunjangan untuk anggota DPR, serta turunkan harga kebutuhan pokok. Rakyat sudah sangat menderita," katanya.
Gandi menengarai, ada pihak tertentu yang mempunyai kepentingan untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peluang untuk menjatuhkan pemerintahan ini dimanfaatkan karena Presiden Prabowo dinilai masyarakat lebih mendengar kepentingan elit partai dan bukan untuk menyejahterahkan rakyat.
"Presiden Prabowo dikelilingi orang - orang yang bekerja tidak benar. Pejabat bermental korup dan lebih mementingkan kekayaan ini sebaiknya diganti saja. Prabowo tidak perlu takut menghadapi elit partai. Sebab, keputusan Prabowo lebih mengutamakan rakyat akan dibela rakyat. Rakyat akan membela dan berjuang bersama Prabowo jika memihak rakyat," tegasnya.
PMPHI juga menyarankan Presiden Prabowo untuk mengambil langkah hukum terhadap masyarakat yang terindikasi melakukan pengrusakan saat berdemo, baru-baru ini. "Jangan korbankan lagi masyarakat meski terlibat melakukan pengrusakaan. Ini bisa berimplikasi buruk yang berdampak pada situasi keamanan, ketertiban, politik maupun lainnya," jelas Gandi lagi.
"Kunci penyelesaian dari kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Air ini ada pada Prabowo Subianto. PMPHI meyakini Presiden Prabowo bisa mengantisipasi terulangnya kerusuhan pada tahun 1998 lalu. Pihak - pihak yang menunggangi kerusuhan harus ditangkap dan diproses hukum," sebutnya.
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar