Surati Presiden, Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional Desak Evaluasi Mendalam dan Perbaikan Kebijakan Rollback Dapur Persiapan demi Anak Bangsa

JAKARTA, suarapembaharuan.com – Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN) yang diKetuai Ahmad Yazdi prihatin dengan maraknya keracunan makanan pada anak yang belakangan banyak terjadi di Indonesia dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga mereka mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto. 

Dalam surat tersebut, mereka menuntut agar dilakukannya evaluasi dan perombakan terhadap sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional yang diduga berperan dalam kebijakan rollback terhadap dapur-dapur persiapan yang selama ini menjadi tulang punggung program pemberian makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, mereka menyampaikan bahwa berdasarkan puluhan laporan yang masuk, terdapat indikasi serius mengenai tindakan yang menghambat kemajuan pembangunan dapur persiapan. Mereka juga mengungkapkan, ada dugaan bahwa beberapa pejabat yang bertindak sebagai 'Super Admin' secara sepihak memindahkan, menghentikan, bahkan membatalkan status dapur-dapur persiapan yang sebelumnya sudah disetujui, termasuk ribuan dapur yang sudah dalam tahap pembangunan hingga banyak yang telah rampung.

"Kami mendapati puluhan laporan dari calon mitra yang menyebutkan bahwa ada 6.018 dapur persiapan yang terkena rollback, dengan alasan bahwa titik yang sudah disetujui dan naik statusnya dari usulan menjadi dapur persiapan tidak ada aktivitas pembangunan," jelas perwakilan Aliansi dalam rilis yang diterima, Sabtu (4/10/2025). 

Namun, mereka menegaskan, fakta di lapangan berbeda jauh dengan alasan tersebut. Banyak dapur yang sudah selesai dibangun malah tiba-tiba mendapat status rollback dan saat diajukan kembali, langsung ditolak oleh sistem.

Fenomena rollback ini dinilai Aliansi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencederai nilai kemitraan antara pemerintah dan mitra lokal. Padahal, saat pemerintah tengah berupaya keras meningkatkan pelayanan dan pemberian gizi bagi anak bangsa, peran mitra lokal sangat vital karena ikut berkontribusi membangun dapur-dapur persiapan tersebut. 

"Sindikasi mafia kebijakan rollback hari ini mencederai nilai kemitraan, di saat negara tidak mampu membangun dapur, faktanya mitra lokal ikut ambil bagian dengan membangun dapur persiapan, berusaha menjadi bagian dari cita-cita bapak presiden untuk memberi makan anak bangsa," tambahnya. 

Lebih jauh, mereka menyoroti metode verifikasi calon mitra yang selama ini dilakukan, terutama yang dilaksanakan di hotel-hotel. Mereka menilai praktik ini kurang efektif dan bahkan membuka peluang bagi praktik pungutan liar serta korupsi. 

"Kami mendorong agar tim verifikator berhenti memverifikasi para calon mitra di hotel-hotel, sebab hal ini tidak efisien dan menghabiskan uang negara, terlebih membuka ruang korupsi, pungli, serta permintaan jatah yang tidak wajar," tegas mereka. 

Menurut Aliansi, praktik koruptif ini telah mencemari niat mulia Presiden RI dalam memberikan makanan bergizi kepada anak-anak bangsa.

Sejalan dengan itu, Aliansi mengusulkan kepada Presiden RI agar mengambil langkah tegas dengan mencopot dan memberhentikan sejumlah pejabat yang dianggap berperan dalam permasalahan tersebut. Nama-nama yang dimaksud antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (KABADAN BGN) Dadan Hindayana, Ketua Tim Pengarah Tigor Pangaribuan, serta beberapa anggota tim pengarah verifikator seperti Ari Santoso, Rikola Fedri, dan Redy Hendra Gunawan. Selain itu, Ketua Pelaksana Verifikator BGN, Sony Sonjaya, yang juga menjabat Wakil Kepala Badan, turut diminta untuk diganti. Mereka semua dinilai bertanggung jawab atas kebijakan rollback yang merugikan banyak mitra.

"Kami menilai, nama-nama ini kami anggap telah memanfaatkan kegaduhan dan kesemrawutan yang terjadi pada Badan Gizi Nasional dengan mendiskualifikasi ratusan bahkan mungkin ribuan dapur persiapan yang sudah dibangun dan menggantinya dengan keputusan yang terkesan sewenang-wenang," tukasnya. 

Mereka bahkan menyebut adanya praktik 'premanisme di balik kebijakan rollback' yang memberikan pesan seolah-olah ada ‘setoran’ atau imbalan agar status dapur bisa dipulihkan kembali. Pesan ini tentu menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para calon mitra yang telah berusaha keras membangun dapur demi mendukung program nasional.

Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh proses verifikasi dan pengelolaan dapur persiapan dilakukan dengan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik dan keberhasilan program. 

"Maka kami dari Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional menyerukan agar memecat nama-nama tersebut, sebab naik turunnya status dapur persiapan menjadi usulan ada di tangan mereka. Atas rasa cinta kepada segenap anak-anak Indonesia, kami ucapkan terima kasih,” tutup mereka.

Isu ini menjadi perhatian penting di tengah upaya pemerintah mengentaskan masalah gizi dan memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh asupan makanan sehat dan bergizi. Program dapur persiapan yang digagas pemerintah merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kualitas hidup generasi muda bangsa. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan.

Dengan adanya desakan dari Aliansi Pemantau, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil, menghilangkan segala praktik yang merugikan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan mitra lokal demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan kuat.

Kategori : News

Editor      : AHS