JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (11/11/2015).
Kegiatan yang diikuti 29 Pengurus Provinsi (Pengprov) PTMSI ini membahas berbagai agenda, antara lain menyikapi munculnya organisasi baru bernama Indonesia Pingpong League (IPL).
Menurut Ketua Umum PB PTMSI Peter Layardi Lay, seharusnya persoalan tenis meja di Tanah Air yang disebut-sebut sebagai dualisme sudah berakhir. Namun ia heran dengan dibentuknya IPL oleh oknum-oknum tertentu yang tak mau tenis meja damai dan bersatu untuk Merah Putih.
“Jadi kami juga bingung bagaimana tiba-tiba dibentuk IPL yang notabene adalah event organizer dimana pesertanya hanya beberapa klub. Klub-klub itu yang ada di bawah Pengcab kami dari kabupaten dan kota kami,” kata Peter Layardi usai pembukaan Rakernas.
Pihaknya menyinggung munculnya IPL bermula dari rekomendasi dari PB PTMSI, dimana saat itu IPL seperti EO yang menggelar kejuaraan. Karenanya, ia mengaku heran kenapa sekarang malah dimunculkan, bahkan didaftarkan ke federasi internasional.
“Dan IPL juga awalnya meminta rekomendasi dari PB, kami memberi rekomendasi untuk dilaksanakan. Tapi tiba-tiba didaftarkan ke ITTF. Jadi itu yang menjadi pertanyaan dan keresahan kami. Kami sampai saat ini juga tidak dilibatkan di tim SEA Games, tidak di bawah pengawasan kami, kami juga bingung. Dan juga tiba-tiba POPNAS dilaksanakan oleh pihak yang bukan organisasi yang mengerti teknis, saya gak tau itu bukan organisasi malah. Jadi kita tentu di dalam Rakernas ini akan bicarakan hal-hal seperti itu. Banyak sekali agenda Rakenas yang akan kami hasilkan,” ungkapnya.
Tidak ada Dualisme
Rakernas kali ini dibuka langsung Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.
Pada kesempatan tersebut, Soedarmo memastikan mengakui PB PTMSI sebagai anggota KONI Pusat secara sah dan tidak ada organisasi tenis meja yang lain di Tanah Air.
Sejauh ini, KONI Pusat juga beberapa berdiskusi dengan Peter Layardi sebagai pimpinan PB PTMSI, agar didaftarkan ke ITTF atau Federasi Tenis Meja Internasional.
“Kami terus berdiskusi dengan Pak Peter agar PB PTMSI ini diakui dan didaftarkan ke ITTF oleh KOI. Semua sudah dilakukan upaya-upaya sampai pengajuan ke pengadilan, yang terakhir putusan inkrah MA menyebutkan bahwa PB PTMSI sah sebagai anggota KONI,” kata Soedarmo.
“Saya pikir itu sudah berakhir karena memang dari KOI menyampaikan apabila persoalan dengan PP PTMSI (Ketuanya Oegroseno) sudah selesai, maka akan diubah PP menjadi PB (PTMSI). Itu penyampaiannya begitu. Ternyata lain kata lain perbuatan. Setelah putusan inkrah dari MA, bukan mengakui PB (PTMSI), tapi KOI membuat yang namanya IPL. Saya tidak tahu motifnya apa,” lanjutnya.
Kini, KONI Pusat mendapat tugas dari Menpora Erick Thohir untuk menyelesaikan dualisme sejumlah cabang olahraga.
Rencananya, KONI Pusat akan mengundang cabor-cabor yang duaslisme tersebut pada 25 November 2025 mendatang. Namun, ia kurang yakin pertemuan nanti bakal menghasilkan keputusan bulat berupa penyatuan organisasi. Sebab, kata dia, masing-masing pihak diyakini bakal mengaku paling benar dan mempertahankan argumen masing-masing.
Sementara bagi Peter Layardi, ia akan hadir di pertemuan nanti. Pihaknya bakal memastikan saat ini sudah tak ada dualisme lagi karena satu-satunya induk organisasi tenis meja yang sah adalah PB PTMSI.
Sementara itu, pada Rakernas PB PTMSI ini juga dibahas agenda lain seperti bidang organisasi, akan membentuk tim penjaringan untuk mencari calon ketua umum PB PTMSI yang baru pada 2016 tahun depan.
Selain itu juga membahas perubahan terhadap nomor-nomor pertandingan yang akan di pertandingan di PON 2028, kemungkinan ada penambahan nomor dan juga penambahan jumlah kontingen.
Lalu dibicarakan juga terkat tuan rumah kejurnas pada tahun depan dan juga akan membahas pembinaan yang berkelanjutan dari PB PTMSI. (*)
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar