JAKARTA, suarapembaharuan.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian penuh kepada warga terdampak tanah longsor di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
![]() |
| Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memimpin Rakor Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Jepara yang dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan Forkopimda pada Jumat(16/1). (Ist) |
Penanganan terhadap warga yang terdampak bencana dilakukan secara maksimal.
“Saya ingin menyampaikan yang pertama, yang harus ditangani, harus dilakukan penanganan yang maksimal adalah manusianya, orangnya yang terdampak,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam keterangannya pada Minggu (18/1/2026).
Meskipun rumah rusak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, sebanyak 13 kepala keluarga (KK), pemerintah daerah dapat memfasilitasi untuk merelokasi. Pemerintah daerah menyediakan lokasinya dan rumahnya dibantu BNPB.
“Jadi jangan berpikir, BNPB itu hanya membangun rumah yang banyak. Tidak. Satu dua rumah juga tidak apa-apa. Yang penting itu masyarakat terdampak,” ungkapnya.
Selanjutnya, BNPB menyediakan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. BNPB telah menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. Pihaknya akan menambah bantuan apabila jumlah yang disalurkan masih kurang.
Meskipun pemerintah daerah telah menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan masih ada kebutuhan tambahan, ini dapat diajukan kepada BNPB, seperti pemenuhan kebutuhan non-pangan.
“Kebutuhan dasar bukan hanya makan-minum saja yang harus diperhatikan, tapi juga kebutuhan lanjutan sebagai manusia. Pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, obat-obatan, alat pencegah penyakit, alat pencegah dingin, selimut, dan lain sebagainya. Itu tolong dipenuhi,” tuturnya.
Lalu, terkait akses jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor. Kepala BNPB mengapresiasi upaya pemerintah setempat untuk membuka akses.
Meskipun alat berat telah dikerahkan di lapangan, Kepala BNPB menyampaikan pemerintah daerah dapat menambahkan alat berat dengan pembiayaan dari BNPB. Demikian pula, untuk perbaikan darurat untuk jembatan yang rusak.
“Tunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah hadir. Tidak ada alasan. Apalagi di sana ada 3.500 jiwa, mungkin makan-minumnya tidak ada masalah, pakai sepeda motor, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apalagi ada anak sekolah dan lain sebagainya, jangan terlalu lama,” ungkapnya.
Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kepala BNPB meninjau langsung ke Jepara.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita bagi seluruh masyarakat Jepara yang terdampak,” ucapnya.
Diketahui, tanah longsor di Kabupaten Jepara terjadi pada Jumat, 9 Januari 2026 lalu. Sebanyak empat desa di tiga kecamatan yang terkena dampak peristiwa itu. Salah satunya, timbunan material longsor yang menutup akses menuju Desa Tempur. (MAN)
Kategori : News
Editor : ARS

Posting Komentar