MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalihkan anggaran program makanan bergizi gratis (MBG) dengan membangun kampus rakyat untuk masyarakat kelas bawah atau ekonomi lemah.
 |
| Gandi Parapat. Ist |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, program MBG yang memakan anggaran lebih dari Rp 1 triliun rupiah ini menjadi pusat perhatian karena terkesan lebih menguntungkan satu pihak, apalagi pelajar dari keluarga ekonomi menengah ke atas juga turut menikmati makanan bergizi tersebut di sekolah. Belum lagi kualitas makanan yang disajikan harus diperhatikan.
"Membangun kampus rakyat lebih bermanfaat dan bermartabat untuk bangsa ini. Program ini akan mendapatkan dukungan masyarakat luas jika pemerintah juga turut membangun mess maupun asrama untuk menampung calon mahasiswa dari berbagai pelosok desa di Tanah Air. Tentunya juga harus disiapkan pula lapangan pekerjaan untuk memuluskan program kampus rakyat dengan pendidikan gratis," ujar Gandi Parapat.
Gandi menilai, program MBG oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan karena menguntungkan pihak vendor yang menyiapkan makanan bergizi gratis tersebut. Apalagi, banyak kasus yang terjadi di lapangan, banyak kalangan pelajar yang diduga mengalami keracunan akibat mengkonsumsi makanan yang diberikan.
"Belum lagi pos anggaran dari berbagai sektor yang harus dipotong untuk memuluskan program MBG tersebut. Banyak pihak yang menduga, program MBG ini bakal dikorupsi. Program ini semakin ironis karena Polri dan TNI dilibatkan untuk memuluskan program - program tersebut. Aparatur ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksinya," katanya.
"Program MBG ini dapat dipastikan menggerus sektor kesehatan, pendidikan, energi, pertanian maupun lainnya. Keluarga miskin juga terdampak akibat program pemerintah tersebut. Program MBG ini harus segera dievaluasi. Soalnya, program ini menelan anggaran sangat besar dari anggaran pemerintah belanja negara (APBN). Potensi korupsinya sangat besar," sebutnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar