JAKARTA, suarapembaharuan.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Ma’shum Imawan meminta militer harus tunduk pada peradilan umum dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus. Pasal, peradilan militer dinilai cenderung melindungi struktur komando dan tidak mampu mengungkap aktor intelektual di balik suatu peristiwa.
 |
| Andrie Yunus. Ist |
Hal ini disampaikan Yatalathof dalam diskusi bertajuk 'Keadilan untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk Pada Peradilan Umum' yang diselenggarakan oleh BEM UI di Aula Pusgiwa UI pada Senin (6/4/2026).
"Peradilan militer berbeda dengan peradilan umum yang memungkinkan pengungkapan tanggung jawab hingga ke level atas, peradilan militer sering kali berhenti pada pelaku lapangan. Kondisi ini memperkuat impunitas dan melemahkan prinsip negara hukum, di mana hukum seharusnya berlaku setara bagi semua pihak tanpa pengecualian," ujar Yatalathof dalam diskusi tersebut.
Yatalathof menekankan bahwa respons utama yang perlu dibangun oleh mahasiswa adalah kesadaran kritis terhadap tren militerisme dan dampaknya terhadap masa depan. Dia mengajak mahasiswa untuk tidak melihat isu ini sebagai sesuatu yang jauh atau abstrak, melainkan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap pekerjaan, stabilitas ekonomi, dan kualitas hidup ke depan.
"Berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, seperti kenaikan pajak atau pengurangan subsidi, akan semakin sulit dikritisi apabila ruang sipil dibatasi oleh pendekatan keamanan yang represif," tandas dia.
Yatalathof menjelaskan bahwa dalam situasi tanpa militerisme, masyarakat masih memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi dan menyampaikan aspirasi melalui aksi protes. Namun, kata dia, ketika militerisme menguat, ruang tersebut berpotensi tertutup karena masyarakat akan dihadapkan pada kekuatan represif negara.
"Contohnya, pengalaman mobilisasi aparat, termasuk kehadiran kendaraan militer dalam pengamanan aksi, sebagai indikasi bahwa pembatasan ruang sipil bukan sesuatu yang hipotetis, melainkan telah mulai terlihat," tandas dia.
Lebih lanjut, dia menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran kolektif mahasiswa terhadap dampak jangka panjang dari situasi ini.
"Kami menyerukan agar mahasiswa tidak bersikap pasif, melainkan segera membangun gerakan untuk merespons berbagai kecenderungan yang mengancam demokrasi dan supremasi sipil, karena hal tersebut secara langsung akan menentukan masa depan generasi muda," pungkas dia.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar