BEKASI, suarapembaharuan.com - Impian meraih ketahanan pangan yang berkelanjutan semakin nyata di depan mata. Perum Bulog menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan swasembada pangan demi mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
 |
| Stok beras SPHP masih cukup banyak di beberapa gerai minimarket Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/5/2026). (dok. SP) |
Asta Cita kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, semestinya bukan hal yang sulit dicapai. Mengingat, Indonesia hingga kini masih menyandang status sebagai negara agraris dan bahari.
Namun, entah mengapa pilihan tersebut tidak diambil. Para pemangku kepentingan lebih condong memilih cara-cara pemenuhan kebutuhan pangan melalui impor ketimbang memperkuat sektor pangan di dalam negeri. Tren impor pangan besar-besaran dalam beberapa dekade belakangan ini, memupus harapan terwujudnya swasembada pangan di negara agraris ini.
Melalui program Asta Cita Prabowo-Gibran, seakan-akan ingin mengembalikan kembali predikat Indonesia sebagai negara agraris dan bahari. Dengan sumber daya alam yang melimpah, sepertinya, impian mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan yang berkelanjutan, semakin dekat di depan mata.
Buktinya, dalam setahun periode kepemimpinan Prabowo-Gibran, jajaran Kementerian Pertanian berhasil meraih swasembada pangan.
Menteri Pertanian sekaligus menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, dalam beberapa kesempatan menyebut, Indonesia memenuhi indikator swasembada pangan berstandar The Food and Agriculture Organization (FAO).
Hal itu, disampaikan Kepala Bapanas saat diskusi interaktif bersama para pengamat, akademisi dan pers di Gudang Filial Perum Bulog Karawang, Jawa Barat, pada 23 April 2026 lalu.
Berdasarkan indikator swasembada pangan dari FAO bahwa impor pangan pokok strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maksimal 10 persen. Sedangkan, setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi, menurut Bapanas hanya sekitar 5 persen. Ini artinya, tidak melampaui definisi swasembada dari FAO.
“Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen. Ini konsensus FAO dan (impor) kita sekitar 5 persen,” ujar Amran Sulaiman mengungkapkan alasan Indonesia telah memenuhi indikator swasembada pangan FAO.
Swasembada Pangan 1984
Di era Presiden Soeharto, Bangsa Indonesia pernah mencapai swasembada pangan tahun 1984. Banyak negara yang mengagumi prestasi tersebut.
Saat itu, kondisi lahan pertanian masih luas, sungai-sungai masih mengalirkan air dengan deras, irigasi persawahan masih melimpah, komunitas petani berkembang pesat. Kebutuhan pangan di dalam negeri dapat dipenuhi tanpa impor.
Seiring perkembangan zaman, lahan pertanian semakin terkikis oleh perkembangan populasi maupun alih fungsi lahan, sungai-sungai tampak mati dan bahkan menghilang, lahan pertanian dan sawah hanya produktif di saat musim hujan. Saat musim kemarau, areal pertanian hanya menjadi lahan tidur yang tidak produktif. Dengan kondisi seperti ini, muncul tren impor pangan untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri.
“Kita pernah mencapai swasembada pangan tahun 1984 namun hanya mampu bertahan sampai satu dekade. Sejak 1994 dan seterusnya, praktis, kita terus melakukan impor pangan,” ujar pengamat pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori, Senin (18/5/2026).
Kepemimpinan nasional silih berganti. Gagasan mewujudkan swasembada pangan selalu digulirkan oleh para pemimpin nasional tetapi belum ada yang berhasil.
Tanda-tanda mulai dirasakan sejak era Prabowo-Gibran. Periode setahun, Kementerian Pekerjaan Umum membangun jaringan irigasi baru “digeber” sepanjang 70 kilometer untuk layanan irigasi seluas 13.000 hektare. Jaringan irigasi eksisting juga direhabilitasi sepanjang 1.353 kilometer untuk layanan pengairan lahan seluas 203.000 hektare.
Menyelesaikan pembangunan 15 bendungan untuk penambahan layanan irigasi baru seluas 184.515 hektare. Bendungan ini mengairi daerah irigasi yang jauh dari sumber air permukaan dan mengairi sawah tadah hujan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian juga masif menambah lahan pertanian dengan mencetak sawah baru. Kini, areal panen padi mencapai 10,22 juta hektare serta melakukan intervensi dalam peningkatan indeks pertanaman (IP) menjadi dua-tiga kali setahun. Belum lagi, investasi besar-besaran dengan menggandeng para akademisi/ilmuwan dalam menciptakan varietas bibit padi unggul hingga penerapan teknologi alat-alat pertanian modern.
Lalu, para kepala daerah ikut menjaga penguatan irigasi hingga peningkatan produktivitas tanaman di wilayah masing-masing. Jajaran TNI dan Polri ikut membuka lahan pertanian demi memberikan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Ujung tombak, yakni para petani, seolah-olah semakin bergairah menanam padi. Mengingat, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp 6.500 per kilogram. Dalam setahun, bisa dua-tiga kali periode tanam padi. Kondisi ini, membuat para petani semakin bergembira meskipun belum mampu meningkatkan derajat kesejahteraan para petani.
Di saat musim kemarau pun, petani masih memproduksi padi karena cukup ketersediaan air dari suplai bendungan dan irigasi. Ditambah lagi, ketersediaan pupuk subsidi yang cukup aman hingga pendistribusian ke pelosok-pelosok desa. Wilayah yang terbatas sumber airnya, disiasati dengan menanam bibit padi khusus lahan kering maupun menanam bibit padi genjah.
Swasembada Pangan Era Prabowo-Gibran
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Asta Cita ingin mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan dalam lima tahun periode kepemimpinannya.
Kementerian/lembaga menerjemahkan Asta Cita melalui tupoksi masing-masing. Termasuk, Kementerian Pertanian, Bapanas dan Perum Bulog saling bersinergi mewujudkan Asta Cita tersebut.
Baru setahun era kepemimpinan Prabowo-Gibran, swasembada pangan di Indonesia kembali dicapai dan dideklarasikan di awal tahun 2026. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo mengglorifikasikan capaian yang luar biasa ini.
“Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Menjamin pangan 287 juta orang, bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada pangan dalam empat tahun. Mereka bisa hasilkan dalam satu tahun,” kata Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, Bangsa Indonesia sudah terlalu lama mengidap semacam rasa rendah diri. Semua yang berasal dari bangsa sendiri, condong untuk tidak dipercaya. Sebaliknya, apabila melihat semua yang berasal dari luar negeri, malahan menjadi kagum.
Sekarang, negara-negara tetangga ingin membeli beras dari Indonesia. Prabowo berpesan kepada Menteri Pertanian dan Direktur Utama Perum Bulog agar tidak mengekspor beras dengan harga murah. Selain itu, tetap mengutamakan ketersediaan pangan di dalam negeri.
Lalu, persoalan yang dihadapi para petani, kata Prabowo, antara lain ketersediaan pupuk, permodalan serta penjualan hasil panen. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang pembangunannya dilakukan hingga ke desa-desa dan kelurahan. Nantinya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyalurkan modal kepada petani, menyerap hasil panen maupun menyalurkan pupuk bersubsidi.
“Kita sudah swasembada pangan, kita mengamankan harga-harga. Kita punya dana kedaulatan negara. Sovereign Wealth Fund (SWF), keenam terbesar di dunia. Aset yang kita kelola sekarang US$ 1.000 miliar,” ungkap Prabowo.
Presiden menyampaikan hal tersebut, seolah-olah kondisi geopolitik yang terjadi saat ini, tidak banyak memengaruhi terhadap situasi dalam negeri. Bahkan, Indonesia masih bisa ekspor pangan di tengah krisis pangan global serta memantapkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,61 persen pada Triwulan I 2026.
59 Tahun Perum Bulog
Tahun ini, Perum Bulog memasuki usia 59 tahun. Tentu, kado istimewanya adalah capaian swasembada pangan dan capaian stok beras 5,3 juta ton, terbesar dalam sejarah. Kedua kado istimewa ini, tidak diberikan dengan cuma-cuma melainkan diraih dengan penuh perjuangan dan keringat.
Capaian stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog lebih dari 5,3 juta ton dan diproyeksikan mencapai 6 juta ton pada akhir Mei 2026.
“Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa mulai dari petani, penggilingan, mitra kerja, TNI, Polri hingga pemerintah daerah meraih keberhasilan swasembada pangan nasional,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam keterangan tertulisnya.
Program Gerakan Pasar Murah (GPM) Perum Bulog turut andil menjaga stabilitas harga maupun ketersediaan stok pangan nasional. Begitu juga dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam menjaga stabilitas harga beras.
Dengan cadangan beras yang melimpah, Bulog lebih leluasa menjaga stabilitas harga pangan maupun mengawal ketersediaan stok pangan melalui intervensi pasar. Semua itu, dilakukan Bulog untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan di tengah-tengah masyarakat.
Bulog juga mengantisipasi terjadinya lonjakan stok CBP dengan membangun 100 gudang cadangan pangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana di berbagai daerah sentra produksi beras. Dengan rincian, sebanyak 51 gudang dibangun di lahan milik Bulog dan selebihnya, dibangun di lahan hibah dari pemerintah daerah, meliputi fasilitas gudang baru, “rice to rice” dan “dryer”. Total, anggaran mencapai Rp 5 triliun dari dana APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Tantangan ke depan, sejauh mana ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat bertahan, mengingat perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina masih menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian di Indonesia?
“Tahun ini, kita mengalami musim kemarau lebih awal, lebih panjang dan lebih kering. Ini adalah tantangan yang berbeda dengan tahun lalu,” ujar Khudori yang juga aktif dalam Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
Selain itu, tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas beras yang disimpan di gudang Bulog. Berapa lama, kualitas beras dapat bertahan tanpa mengurangi rasa saat dikonsumsi. Jangan sampai, beras SPHP yang didistribusikan kepada masyarakat sudah mengalami penurunan kualitas dan perubahan rasa sehingga kurang layak dikonsumsi.
“Mempertahankan kualitas beras di gudang Bulog, sangat tergantung bagaimana kondisi gudang, bagaimana teknologi penyimpanan di dalam gudang. Ada beberapa dari gudang Bulog yang sudah cukup modern namun dugaan saya, kebanyakan gudang masih dengan teknologi jadul. Idealnya, stok beras harus bisa dikeluarkan setelah periode 4 hingga 5 bulan. Semakin lama beras disimpan, mutu semakin menurun,” pungkasnya. (MAN)
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar