JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB Lemkari) yang dipimpin Ketua Umum Sahbirin Noor melayangkan somasi pada Senin (11/5/2025), kepada Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki) atas dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 |
| Ketua Umum PB Lemkari Sahbirin Noor didampingi pengurus. (Dok PB Lemkari) |
Somasi dilayangkan karena PB Forki dinilai mengambil kebijakan keliru dengan mengakui perguruan lain yang mengatasnamakan PB Lemkari untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Ketua Umum PB FORKI IV 2026 yang berlangsung di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 9-12 Mei 2026.
Tindakan tersebut mengakibatkan sebanyak 38 karateka yang telah dipersiapkan PB Lemkari tak bisa mendaftar dan gagal bertanding di ajang Kejurnas Karate Piala Ketua Umum PB Forki 2026.
Melalui keterangan resminya PB Lemkari mengungkapkan 38 karateka binaannya tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran karena harus menggunakan password (kata sandi) anggota PB Forki. Sedangkan password tersebut telah diberikan kepada perguruan yang mengatasnamakan Lemkari.
Sehari sebelum pertandingan Manajer Tim, para pelatih, ofisial dan beberapa atlet PB Lemkari mendatangi Tim Keabsahan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Ketua Umum PB FORKI IV 2026 untuk mempertanyakan sekaligus meminta penjelasan kenapa password pendaftaran diberikan kepada pihak perguruan yang mengatasnamakan Lemkari.
"Tim Keabsahan diduga sudah diatur oleh pihak yang mengatasnamakan Lemkari. Termasuk Ketua Bidang Pertandingan. Jadi ada upaya pemblokiran kepada Lemkari sah dengan memasang orang-orang mereka," ungkap PB Lemkari dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
"Bahkan pihak yang mengatasnamakan Lemkari tersebut mengeluarkan SK yang isinya nama-nama atlet, pelatih, ofisial dan manajer yang direkomendasikan dan ditandatangani oleh pihak mereka," tambahnya.
Karena penolakan tersebut PB Lemkari kemudian membuat surat keberatan dan somasi kepada PB Forki. Tak hanya itu, mereka juga melaporkan sejumlah nama ke Polda Jawa Barat atas dugaan pencatutan nama PB Lemkari sebagai organisasi yang sah.
Jangan Korbankan Atlet
PB Lemkari menyayangkan adanya situasi yang menyebabkan atlet-atlet tidak dapat bertanding dalam ajang Kejurnas Karate Piala Ketua Umum PB Forki 2026. Atlet yang selama ini berlatih keras dan mempersiapkan diri secara maksimal justru menjadi korban akibat keputusan organisasi yang dinilai diskriminatif dan tidak profesional.
PB Lemkari menegaskan bahwa olahraga seharusnya menjadi ruang persatuan, pembinaan, dan prestasi bukan alat kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan korbankan masa depan atlet demi kepentingan politik organisasi. Karate adalah milik bangsa, bukan milik segelintir elite,” tegas pernyataan resmi PB Lemkari.
PB Lemkari yang Sah Dipimpin Sahbirin Noor
Menurut PB Lemkari kebijakan Ketua Umum PB Forki yang mengakui pihak yang mengatasnamakan PB Lemkari telah menimbulkan kegaduhan, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap prinsip organisasi karate nasional.
Sebagai bentuk langkah hukum dan organisasi, PB Lemkari telah melayangkan surat somasi resmi kepada Ketua Umum PB Forki terkait dugaan pengakuan terhadap organisasi yang menggunakan nama dan identitas Lemkari tanpa dasar hukum yang sah.
PB Lemkari menilai tindakan tersebut berpotensi menimbulkan:
1. Konflik dan perpecahan di tubuh karate nasional;
2. Kerugian moral dan organisatoris terhadap PB Lemkari yang sah;
3. Kebingungan di kalangan atlet, pelatih, dan pengurus daerah;
4. Rusaknya kredibilitas PB Forki sebagai induk organisasi karate nasional.
5. Kerugian terhadap HAK EKSLUSIF selaku yang berhak atas sertifikat HAKI LEMKARI yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI terhadap penggunaan LOGO & Merek LEMKARI yang terdaftar di kemenkum RI.
PB Lemkari menegaskan bahwa organisasi yang sah dipimpin oleh Ketua Umum Sahbirin Noor dan memiliki legalitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PB Lemkari juga menilai PB Forki telah bertindak di luar semangat AD/ART dengan memberikan pengakuan kepada pihak yang legalitas organisasinya dipersoalkan.
Jika benar PB Forki tetap mempertahankan keputusan tersebut, maka hal itu dianggap sebagai preseden buruk dalam tata kelola organisasi olahraga nasional serta mencerminkan ketidaktaatan terhadap aturan internal organisasi sendiri.
PB Lemkari meminta seluruh insan karate nasional untuk tetap menjaga marwah karate Indonesia dan tidak tunduk pada praktik-praktik organisasi yang dinilai merusak persatuan serta mengorbankan keadilan.
PB Lemkari menyerukan kepada seluruh perguruan, pengurus daerah, atlet, pelatih, dan masyarakat karate Indonesia untuk bersama-sama menjaga integritas organisasi dan menolak segala bentuk tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum, AD/ART, serta semangat sportivitas.
Karate Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang adil, bermartabat, dan menghormati aturan bukan kepemimpinan yang memicu konflik dan perpecahan.
PB Lemkari menegaskan akan terus menempuh langkah organisasi dan hukum demi menjaga kehormatan lembaga, hak atlet, serta masa depan karate Indonesia.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar