JAKARTA, suarapembaharuan.com - Analis politik senior Boni Hargens menyatakan kepercayaannya terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya aksi demonstrasi yang merebak pada pertengahan Juni 2026. Gelombang protes ini mencerminkan resistensi masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai kontroversial dan berdampak pada melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Boni Hargens, dalam pernyataannya kepada media di Jakarta pada 15 Juni 2026, menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak demokratis warga negara yang harus dihormati.
 |
| Boni Hargens. Ist |
Namun ia juga menekankan perlunya sikap yang berimbang dalam menilai situasi yang sedang dihadapi pemerintah. "Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil,"ujar ahli ilmu politik dari Universitas Indonesia tersebut.
Boni menambahkan bahwa konteks global saat ini mendorong banyak negara untuk melakukan adaptasi kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Indonesia, menurutnya, tidak berbeda dari negara-negara lain yang tengah berjuang menghadapi ketidakpastian tatanan dunia. Tekanan eksternal dari dinamika geopolitik yang tidak stabil menjadi alasan mengapa pemerintah perlu mendapat ruang untuk bekerja meski di tengah kritik publik. “Meski demikian, pemerintah harus makin responsif tehadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik”, lanjut Boni.
Boni juga secara khusus memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti.
*Polri Makin Humanis dan Demokratis*
Mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA tersebut menilai Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani aksi massa yang begitu besar skalanya pada Juni 2026.
Bagaimanapun, Polri yang humanis, menurut Boni, sangat dibutuhkan dalam situasi tensional seperti saat ini untuk menjaga stabilitas sosial-politik sebagai prasyarat agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat.
*Keseimbangan Antara Ketertiban dan Kebebasan*
Pendekatan Polri yang terukur mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara. Kedua nilai tersebut sesungguhnya memang tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi. Politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang dan menghargai kritik dan protes dari masyarakat untuk memperkaya informasi yang harus diproses oleh pembuat kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang ada. Pernyataan Boni Hargens disampaikan kepada media di Jakarta pada 15 Juni 2026, merespons gelombang demonstrasi aktivis kampus dan kelompok masyarakat sipil yang bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar