SURABAYA, suarapembaharuan.com – Ratusan warga memadati Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, pada Jumat (12/6/2026). Mereka antusias mengikuti sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar pemerintah untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
 |
| Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan. Foto: Humas Kemkomdigi |
Sejak pagi, sekitar 200 warga berdatangan untuk menjajal langsung Portal Perlinsos. Sistem baru ini memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional.
Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), media menyaksikan langsung proses sosialisasi, demonstrasi portal, hingga pendaftaran warga di lapangan.
Komdigi: Jangan Ada Warga Berhak yang Terlewat
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi ini merupakan ikhtiar pemerintah guna memperbaiki akurasi data penerima manfaat.
“Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Fifi.
 |
| Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan. Foto: Humas Kemkomdigi |
Selain itu, Fifi mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai modus penipuan bansos. Ia meminta warga tidak memberikan kode OTP atau kata sandi kepada pihak tak dikenal, serta mengabaikan oknum yang meminta imbalan demi mencairkan bantuan.
Integrasi Data dan PR 365 Ribu Warga Surabaya
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menjelaskan bahwa integrasi data menjadi agenda krusial dalam reformasi perlindungan sosial nasional. Pemerintah kini tengah mengonsolidasikan data DTKS, Regsosek, dan P3KE menjadi satu basis data yang terpadu.
Robben mengungkapkan, saat ini masih ada sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. PR ini harus segera dituntaskan agar bansos maupun program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat tidak salah sasaran.
“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” kata Robben.
Kemudahan Portal Perlinsos dan Kesiapan Surabaya
Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menambahkan bahwa Portal Perlinsos dirancang untuk memangkas birokrasi pendaftaran memanfaatkan identitas digital.
“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.
Kota Surabaya sendiri terpilih menjadi satu dari 42 daerah percontohan (pilot project) implementasi program ini di Indonesia. Kesiapan Kota Pahlawan terbilang matang; capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakatnya sudah mencapai 99,67 persen, sedangkan aktivasi IKD untuk para agen Perlinsos Digital telah menyentuh angka 100 persen.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah optimistis proses pendataan bansos ke depan akan menjadi jauh lebih akurat, transparan, dan inklusif bagi seluruh warga yang membutuhkan.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar