JAKARTA, suarapembaharuan.com - Puluhan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga mendatangi Polda Metro Jaya pada pada Kamis subuh 9 Juli 2026 lalu masih meninggalkan tanda Tanya besar di kalangan publik. Banyak spekulasi berkembang terhadap peristiwa yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
 |
| Repro Google |
Beredar informasi diduga prajurit yang datang ke Polda Metro Jaya tersebut merupakan Satgas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Dugaan ini menguat karena Jampidsus Febrie Adriansyah merupakan Ketua Pelaksana Satgas PKH, yang di mana personel Satgas PKH melibatkan unsur gabungan dari TNI dan Polri.
Namun menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, setiap informasi yang berkembang mengenai keterlibatan aparat negara harus disikapi secara objektif dan berlandaskan fakta yang telah dikonfirmasi oleh institusi yang berwenang.
“Karena itu, semua pihak sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi yang belum terverifikasi agar tidak memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik,” katanya. Selasa 14 Juli 2026.
Dave menegaskan, klarifikasi yang telah disampaikan oleh pihak terkait perlu menjadi rujukan utama. Dalam hal ini keterangan dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas yang membantah personel TNI mendatangi Polda Metro Jaya, pada Kamis (9/7/2026).
Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan yang utuh terhadap isu ini. Sebab, dugaan keterlibatan Satgas PKH berada di bawah naungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan.
“Namun, apabila masih terdapat perbedaan informasi di ruang publik, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang utuh, konsisten, dan transparan agar masyarakat memperoleh kepastian berdasarkan fakta,” katanya.
Komisi I DPR RI, lanjut Dave, memandang bahwa setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan aparat negara harus dilakukan sesuai kewenangan, didukung koordinasi yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.
“Prinsip tersebut penting untuk menjaga profesionalisme aparat sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum,” imbuhnya.
Menurut Dave, dalam rangkaian peristiwa ini yang terpenting adalah memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, disertai komunikasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab. “Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus terjaga,” tutupnya.
Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membantah ada sejumlah personel tentara yang mendatangi markas Polda Metro Jaya pada Kamis subuh (9/7/2026). Narasi yang beredar di media sosial menyebutkan, TNI menggeruduk markas PMJ untuk mengambil tahanan sipil terkait kasus yang tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Warga sipil itu merupakan saksi usai polisi menggeledah 12 lokasi.
"Tidak benar (TNI mendatangi Polda Metro Jaya). Tak benar ada yang datang. Waspadai narasi-narasi bernada provokasi. Itu hoaks," ungkap Nas ketika dikonfirmasi pada Kamis siang (9/7/2026).
Ia juga menyebut narasi yang beredar di ruang publik bahwa TNI telah menyerbu markas PMJ dianggap terlalu provokatif. "Terlalu provokatif menggunakan bahasa menyerbu dan itu tak benar adanya," kata jenderal bintang satu itu.
Sementara itu, terkait keberadaan sejumlah personel TNI yang berjaga di kediaman pribadi milik Jaksa Jampidsus Febrie Adriansyah di Jalan Radio 1 Kramat Pela, Jakarta Selatan pada Rabu, 8 Juli 2026. Menurutnya, pengerahan tentara untuk menjaga rumah pribadi jaksa sudah sesuai ketentuan.
"Pengamanan TNI terhadap jaksa dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertulis di Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya," katanya.
Dia menjelaskan, Mabes TNI membantah pengamanan di depan rumah Febrie Adriansyah terkait pengusutan dugaan tiga kasus korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. "Pengamanan ini tidak terkait dengan isu lain yang sedang berkembang," kata jenderal bintang satu itu.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar