JAKARTA, suarapembaharuan.com — Pemerintah mulai mematangkan rencana pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032 sebagai upaya diversifikasi portofolio energi nasional. Langkah ini diambil guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang masih mendominasi 85 persen produksi listrik nasional di tengah fluktuasi harga energi global.
Founder Indonesia Muda Nasarullah Hamid menyatakan bahwa pengembangan PLTN kini menjadi keniscayaan untuk mencapai target Net Zero Emission 2060. Berdasarkan data BRIN, Indonesia memiliki cadangan uranium sekitar 90.000 ton dan torium sebesar 140.000 ton yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Penemuan cadangan ini membuat Indonesia memimpin dalam potensi produksi nuklir di Asia Tenggara. Kita tidak lagi menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir (last resort), melainkan sebagai pilar utama energi baru," ungkap Nasarullah dalam diskusi di Universitas Paramadina, Rabu (8/7/2026).
Nasarullah menambahkan, strategi yang dipilih adalah penggunaan Small Modular Reactor (SMR) berkapasitas di bawah 300 megawatt. Teknologi ini memungkinkan pembangunan reaktor di pulau-pulau tidak berpenghuni dengan sistem pemantauan otomatis, sehingga risiko keselamatan dapat diminimalisasi dibandingkan reaktor konvensional.
Sejumlah investor dari Rusia, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang dikabarkan telah menyatakan ketertarikannya untuk masuk ke sektor ini. Nasarullah menilai kehadiran investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) sangat diperlukan, bukan hanya untuk pendanaan, tetapi juga untuk supervisi dari agensi nuklir internasional dan transfer teknologi.
Di sisi lain, Ketua KNPI Muhammad Natsir mengingatkan bahwa inovasi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam tetap menjadi kunci utama. Meskipun mendukung kemajuan teknologi, ia menyoroti perlunya kebijakan yang konsisten agar tidak terjadi kendala keberlanjutan pasokan seperti yang saat ini dirasakan pada sektor batu bara.
Natsir menekankan bahwa transisi energi tidak boleh mengabaikan ketersediaan pasokan listrik saat ini. Ia mencontohkan dampak negatif dari ketidaksiapan kebijakan yang menyebabkan pemadaman listrik di berbagai titik, yang secara langsung memukul ekonomi rakyat.
"Keberlanjutan itu tergantung pada inovasi dan efektivitas. Kita punya sumber daya yang melimpah, tinggal bagaimana pengelolaannya agar benar-benar menjamin kebutuhan tenaga listrik tanpa mengorbankan kepentingan publik," tutur Natsir.
Adapun rekomendasi kebijakan yang didorong dalam diskusi tersebut mencakup pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) serta penguatan Bapeten sebagai otoritas pengawas. Pemerintah juga diminta segera mengeluarkan regulasi terkait pertambangan uranium dan rencana rantai pasok nasional untuk mendukung industrialisasi nuklir di dalam negeri.
Pengembangan PLTN juga dipandang strategis dari aspek lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah. Hal ini dapat menjadi instrumen carbon offset bagi Indonesia melalui PLN selaku BUMN ketenagalistrikan untuk memperoleh kredit karbon di pasar internasional sekaligus menjaga kualitas udara nasional.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar