Oleh: Thompson Hs (Pengawas PLOt Siantar)
Salah satu arsip yang kembali saya perhatikan sore tadi adalah pemberitaan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) terkait acara penyerahan gelar kepada Dr. RE Nainggolan, M.M. Kapasitas beliau mendapat gelar khusus dari Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Siantar karena respek untuk pelaksanaan Program Revitalisasi Opera Batak.
Program itu hampir gagal karena pejabat di Kabupaten Tobasa (Sekarang: Kabupaten Toba) menolaknya. Tentang penolakan ini, satu arsip akan dipertimbangkan, apa perlu dipamerkan atau tidak di "Pesta Opera Batak". Namun penolakan itu menjadi satu judul berita di Tabloid Barita (Edisi 19, 22 Maret - 5 April 2003): "Ditolak di Tobasa, Diterima di Taput" (Halaman 13). Dipilihnya Tobasa waktu itu mungkin karena Samosir masih tergabung di dalamnya. Samosir baru secara resmi menjadi kabupaten tersendiri pada tahun 2005.
Pelaksanaan Program Revitalisasi Opera Batak di Taput menjadi satu kejutan. Tanpa Tapanuli Utara, dengan Bupati RE Nainggolan waktu itu, Opera Batak akan gagal direvitalisasi dari jalur pemerintahan. Itu satu pertaruhan. Sehingga gelar khusus diberikan kepada RE Nainggolan. Meskipun posisi beliau saat menerima gelar sudah menjadi Sekdapropsu. Selain RE Nainggolan, lima tokoh lainnya yang berjasa untuk progres revitalisasi diberikan gelar khusus juga. Itu berlangsung sejak 2011.
Kehadiran PLOt Siantar mengawal kelanjutan revitalisasi Opera Batak. Sekaligus mengisi kekosongan atas cara memberikan apresiasi kepada stakeholder revitalisasi. Sampai tahun 2026 ini 10 tokoh sudah menerima gelar khusus dan dua sosok dari perencanaannya sejak tahun 2011 terpaksa tidak dilaksanakan. Beberapa juga sempat meminta. Namun secara khusus PLOt Siantar memiliki pertimbangan dan berdasarkan catatan.
24 tahun setelah revitalisasi PLOt Siantar tetap mengawal hingga Opera Batak akhirnya ditetapkan dewan juri sebagai salah satu WBtBI (Warisan Budaya tak Benda Indonesia) sejak 22 Agustus 2024. Dan berdasarkan surat keputusan resminya terhitung 10 Oktober nanti memasuki tahun kedua.
Taput dengan faktor pelaksanaan Program Revitalisasi Opera Batak pada tahun 2002 direkomendasikan untuk tetap sebagai penerina sertifikat WBtBI Opera Batak. Sedangkan perlengkapan administrasi untuk pengajuan Warbudnas (Warisan Budaya Nasional) dilakukan berdasarkan kordinasi terukur oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Sumut dan Direktur PLOt. Sampai catatan ini dibuat sertifikat itu belum diserahkan. Karena waktu penyerahannya di Jakarta perwakilan hanya dihadirkan dari level dinas di Propinsi.
Beberapa kali PLOt Siantar melakukan mediasi antara dinas terkait di propinsi dan Kabupaten Taput agar sertifikat itu dapat diteruskan, sesuai catatan administratif. Meskipun PLOt Siantar tetap memiliki strategi tersendiri untuk pengembangan dan pemanfaatan Opera Batak setelah menjadi WBtBI.
Sumber Foto:
Arsip PLOt
Kategori : Opini
Editor : ARS
Posting Komentar