JAKARTA, suarapembaharuan.com — Kementerian PPN/Bappenas bersama Konsorsium SOLUSI resmi memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengintegrasikan pengelolaan bentang darat dan laut (land-and-seascapes) di Indonesia. Langkah strategis ini ditempuh guna mengatasi sekat-sekat sektoral yang selama ini memicu kerusakan lingkungan, sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita no. 2 menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam ajang SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta pada Senin (28/9/2026).
Program ini diselenggarakan Bappenas dengan dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN, serta Konsorsium SOLUSI (Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI) dengan pendanaan International Climate Initiative (IKI).
Hentikan Pendekatan Parsial Penyelamatan Lingkungan
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa tata kelola ekosistem darat, pesisir, dan laut tidak lagi bisa dilakukan secara terpisah. Ia optimistis bahwa Proyek SOLUSI di tiga provinsi percontohan—Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah—akan menjadi katalis pendorong impact investment serta kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat (public-private-community partnership).
"Pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan," tegas Teguh Sambodo di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dampak nyata keterhubungan tersebut juga digarisbawahi oleh Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Permana Yudiarso. Menurutnya, Proyek SOLUSI menjadi instrumen vital yang menyatukan perencanaan darat dan laut dalam satu kesatuan ekosistem bagi lebih dari 5 juta jiwa penduduk.
"Kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir," ujara Permana Yudiarso menekankan.
 |
Luncurkan 5 Dokumen Kebijakan Strategis
Sebagai wujud konkret integrasi, Bappenas dan Konsorsium SOLUSI meluncurkan lima dokumen kebijakan strategis:
1. Indikator Pengelolaan Darat-Laut Terintegrasi: Standar evaluasi kinerja nasional dan subnasional berbasis konektivitas ekosistem dan tata kelola inklusif.
2. Pengarusutamaan Gender dalam Keanekaragaman Hayati: Panduan penguatan IBSAP 2020-2045 terkait akses sumber daya, keadilan distribusi manfaat, dan kesetaraan (GEDSI).
3. Kajian Pengembangan Bioprospeksi Indonesia: Panduan pemanfaatan bahan hayati berkelanjutan untuk ekonomi hijau dan biru tanpa merusak kelestarian alam.
4. Strategi Nasional Pendanaan Inovatif: Kerangka pembiayaan berkelanjutan yang memadukan dana publik, swasta (blended finance), dan instrumen non-APBN/APBD.
5. Masterplan Regional Padagimo Sulawesi Tengah: Model tata kelola ruang terpadu kawasan Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong yang menyelaraskan pembangunan dari hulu hingga laut.
Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN, Yuliana Cahya Wulan, menyebut kolaborasi lintas sektor ini sangat krusial karena ancaman lingkungan tidak mengenal batas administrasi.
"Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan," terang Yuliana Wulan.
"Eksplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut," tambahnya.
Investasi Hijau EUR 2,8 Juta untuk 28 Ribu Hektar Ekosistem
Konsorsium SOLUSI memastikan dampak perbaikan lingkungan ini tidak berhenti saat proyek selesai, tetapi berlanjut melampaui tahun 2028.
Aksi Nyata di Tingkat Tapak: Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance, Feri Johana, menegaskan komitmen agar dokumen tidak berhenti di meja perencanaan.
"Saat ini lewat projek percontohan di 3 provinsi kami ingin perencanaan tidak hanya sekadar menjadi ide atau gagasan dalam dokumen saja. Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak dan menyentuh masyarakat di tingkat tapak," kata Feri Johana.
Kemitraan Masyarakat & Ketahanan Iklim: Country Director SNV Indonesia, Putra Agung, menjelaskan fokus SNV pada komoditas berkelanjutan dan pembiayaan inovatif.
"Sehingga setelah Proyek SOLUSI berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut," tegas Putra Agung.
Alokasi Dana & Perlindungan Spesies: Project Manager SOLUSI Yayasan KEHATI, Mohammad Korebima, mengungkapkan besaran investasi hijau yang disiapkan.
"Investasi hijau untuk implementasi Proyek SOLUSI di tiga provinsi akan mencapai EUR2,8 juta hingga 2028. Nilai investasi ini untuk menjamin pengelolaan ekosistem darat dan laut yang terintegrasi mulai dari perlindungan spesies endemik, seperti lutung perak, tarsius, dugong, hingga penyu di area kerja seluas 28 ribu hektar," pungkas Mohammad Korebima.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar