BEKASI, suarapembaharuan.com – Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dilantik menjadi bupati definitif menggantikan Ade Kuswara Kunang untuk sisa masa jabatan 2025-2030.
Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Jumat (23/10/2026) siang.
Dalam amanatnya, Dedi Mulyadi menginstruksikan pekerjaan prioritas mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah di Kabupaten Bekasi.
“Hari ini, saya minta Pak dr Asep memokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi mendorong Pemkab Bekasi meningkatkan mutu rumah sakit dan puskesmas sekaligus memperluas akses pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujarnya.
Menurutnya, program dokter keluarga dapat diwujudkan melalui perekrutan dokter kontrak oleh Pemkab Bekasi untuk ditempatkan di desa dan kelurahan.
Dokter tersebut diharapkan aktif mendatangi warga, terutama masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan.
“Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa KDM ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Ia mendorong agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, sehingga tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi.
KDM juga meminta pembangunan infrastruktur menjadi perhatian serius Pemkab Bekasi. Menurutnya, besarnya potensi keuangan daerah harus diikuti dengan percepatan belanja pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan hingga peningkatan kualitas sekolah dan fasilitas kesehatan.
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sampah di tiap daerah menumpuk. Untuk itu, sekarang dipimpin dr Asep, Bekasi harus kinclong dan Pemprov Jabar akan membantu penuh menata estetika Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Dia meminta penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk lingkungan permukiman, ruang publik, sungai, trotoar dan kawasan perbatasan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fungsi ruang terbuka dan lahan pertanian agar pembangunan tidak menghilangkan keseimbangan lingkungan.
Ia mengingatkan agar pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara terbuka, berdasarkan profesionalitas, serta bebas dari intervensi maupun praktik pembagian proyek.
“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang. Terserah siapa yang terbaik,” tegasnya.
Ia juga mendorong kepala perangkat daerah, camat, dan lurah untuk turun langsung memantau kondisi masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan tidak cukup dijalankan dari balik meja, tetapi harus dibuktikan melalui pengawasan pelayanan, kondisi lingkungan, dan penyelesaian persoalan di lapangan.
“Saya minta Bapak-Bapak jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati trotoar, bupati sawah, bupati kebun, bupati pabrik. Muter tiap hari, pulang ke rumah jam 10, tidur, besok berangkat lagi,” ujarnya.
Menutup arahannya, Dedi menetapkan target perbaikan infrastruktur dan pendidikan yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2027.
“Pesan terakhir, targetkan tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Kabupaten Bekasi. Tahun 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi. SMA dan SMK juga harus bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Bekasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Asep Atmaja merespons arahan KDM dengan memprioritaskan layanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur. Salah satu target utamanya adalah memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Asep mengatakan, dirinya akan melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan, termasuk visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Namun, sejumlah program akan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan dan infrastruktur.
“Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan ‘tagline’ Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya usai pelantikan.
Sebagai seorang dokter, Asep menaruh perhatian khusus pada akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia menargetkan agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan pengobatan karena persoalan biaya, dengan mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan KIS.
Asep menambahkan, kemudahan akses kesehatan harus dirasakan masyarakat hingga tingkat pelayanan terdekat, termasuk puskesmas dan klinik. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat aktif agar warga dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kesehatan dan infrastruktur, Asep juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar (bangli). Menurutnya, langkah penertiban harus dibarengi komunikasi dan pemahaman masyarakat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
Meski demikian, Asep menegaskan penertiban tidak boleh mengabaikan kondisi warga yang terdampak. Pemkab Bekasi perlu mengedepankan negosiasi dan pendekatan manusiawi agar penataan wilayah tetap berjalan tanpa mengesampingkan persoalan sosial masyarakat. (MAN)
Kategori : News
Editor : ARS

Posting Komentar