JAKARTA, suarapembaharuan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Jakarta, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta memperkuat upaya perluasan inklusi keuangan melalui digitalisasi pasar rakyat. Program yang telah menjangkau 93 pasar di Jakarta itu resmi ditutup bersamaan dengan pembukaan Jakarta Financial Festival 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).
Program yang berlangsung selama lebih dari satu tahun tersebut mencatat sejumlah capaian, mulai dari pembukaan hampir 1.146 rekening, akses pembiayaan bagi 99 debitur, hingga penyediaan 139 agen laku pandai dan 1.283 merchant yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong transformasi pasar rakyat sekaligus memperluas akses pedagang terhadap layanan keuangan formal.
Menurut Rano, program digitalisasi pasar yang berjalan lebih dari satu tahun itu telah memberikan jangkauan layanan keuangan kepada pelaku usaha di puluhan pasar. Meski program tersebut secara resmi ditutup, ia menegaskan kegiatan serupa perlu dilanjutkan secara berkala.
Capaian program tersebut dinilai mencerminkan tingginya antusiasme pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan keuangan formal. Akses tersebut diharapkan dapat membantu pedagang mengelola usaha, memperoleh pembiayaan, serta meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekonomi.
Rano juga menekankan pentingnya keberlanjutan program agar manfaat yang telah dibangun tidak berhenti setelah kegiatan resmi berakhir. Pendampingan dan pemberdayaan secara konsisten diperlukan untuk memastikan pedagang mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.
Dengan demikian, digitalisasi pasar tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi dalam transaksi, tetapi juga mendorong pedagang semakin terbiasa mengakses layanan perbankan dan pembiayaan formal untuk mendukung kegiatan usaha mereka.
*Literasi Keuangan Jakarta Capai 84,01 Persen*
Sementara itu, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi mengungkapkan, DKI Jakarta saat ini menempati posisi tertinggi di Indonesia dalam indeks literasi dan inklusi keuangan.
Indeks literasi keuangan Jakarta tercatat mencapai 84,01 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 99,74 persen. Kedua indikator tersebut berada di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, Edwin mengingatkan tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya menghilangkan risiko penyalahgunaan maupun praktik keuangan ilegal.
Jakarta, menurut dia, masih menjadi wilayah dengan laporan aktivitas keuangan ilegal dan sengketa tertinggi kedua. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah semakin luasnya akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.
Karena itu, peningkatan literasi keuangan perlu berjalan beriringan dengan perluasan inklusi. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui dan menggunakan produk keuangan, tetapi juga harus mampu memahami risiko sebelum mengambil keputusan finansial.
Edukasi mengenai kewaspadaan terhadap investasi serta penerapan prinsip legal dan logis menjadi salah satu hal yang perlu terus ditanamkan kepada masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, warga diharapkan lebih cermat membedakan penawaran investasi yang masuk akal dengan aktivitas yang berpotensi merugikan.
Tantangan ini menjadi semakin penting karena kemudahan akses keuangan, termasuk melalui layanan digital, perlu diimbangi kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan transaksi dan menentukan pilihan finansial secara tepat.
*Akses Keuangan Harus Berdampak pada Kesejahteraan*
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua FKIJK DKI Jakarta, Agus H. Widodo, mengatakan kemajuan sektor jasa keuangan di Ibu Kota harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Agus, perkembangan layanan keuangan perlu sejalan dengan upaya Jakarta bertransformasi menjadi kota global. Perluasan akses menjadi langkah penting, tetapi manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Agus menambahkan, tantangan ke depan bukan hanya memperluas akses terhadap layanan keuangan, melainkan juga memastikan masyarakat dapat menggunakannya secara bijak, produktif, dan aman.
Hal tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Jakarta Financial Festival 2026 yang mengusung tema "Inklusi, Mengakselerasi Ekonomi Tumbuh".
Tema tersebut menekankan pentingnya menghubungkan akses keuangan dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan yang tepat, layanan keuangan diharapkan dapat mendukung pengelolaan usaha, memperluas peluang pembiayaan, serta memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Jakarta Financial Festival 2026 dibuka bersamaan dengan penutupan program digitalisasi pasar inklusif. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Safrin Liputo, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Abisumawan Budianto, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta jajaran pimpinan industri jasa keuangan, perwakilan Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait.
Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, Bank Jakarta, OJK, Bank Indonesia, dan Perumda Pasar Jaya diharapkan dapat memperkuat edukasi keuangan, mendorong pemberdayaan UMKM, serta memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal di kalangan masyarakat.
Keberlanjutan pendampingan bagi pedagang dan peningkatan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dengan akses yang semakin luas dan pemahaman yang lebih baik, inklusi keuangan diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka kepemilikan rekening atau penggunaan layanan digital, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan usaha dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar