JAKARTA, suarapembaharuan.com - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menolak kebijakan minimum pembayaran air 10 m³ per bulan yang akan diterapkan PAM JAYA untuk pelanggan rumah tangga. Kebijakan ini diumumkan bersamaan dengan penghapusan biaya abonemen.
“Kami tegas menolak kebijakan minimum pembayaran 10 m³ apabila masyarakat harus membayar lebih besar daripada air yang benar-benar mereka gunakan,” kata Francine di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Lewat akun media sosialnya, PAM JAYA mengumumkan aturan ini berlaku untuk pemakaian air mulai November 2026 dan mulai ditagihkan pada Desember 2026. Artinya, pelanggan tetap membayar minimal 10 m³ setiap bulan, walaupun air yang dipakai lebih sedikit. Padahal, menurut contoh tagihan yang diunggah PAM JAYA sendiri, abonemen yang dihapus hanya sekitar Rp1.295 per bulan. “Jangan sampai penghapusan biaya abonemen hanya menjadi permainan istilah, sementara masyarakat justru dibebani kewajiban pembayaran minimum,” ujar Francine.
Aturan ini dikhawatirkan memberatkan keluarga kecil yang memakai air sedikit, misalnya lansia yang tinggal sendiri atau penghuni rumah petak dan apartemen. Kalau sebulan hanya memakai 5 m³, mereka tetap harus membayar 10 m³.
Keluhan juga bermunculan di kolom komentar unggahan PAM JAYA. Ada warga yang mempertanyakan kewajiban membayar 10 m³, padahal air di rumahnya sering tidak mengalir. “Prinsipnya sederhana, masyarakat harus membayar sesuai pemakaian air yang sebenarnya, bukan dipaksa membayar air yang tidak digunakan,” tegas Francine.
Francine juga meminta warga kecil dilindungi. “Kami mendesak PAM JAYA memberikan pengecualian pembayaran minimum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan agar tidak menambah beban ekonomi mereka,” katanya.
Kebijakan ini muncul saat PAM JAYA sedang membutuhkan tambahan modal. Seperti diberitakan sejumlah media, dalam rapat paripurna DPRD awal Oktober lalu, Gubernur mengusulkan modal dasar PAM JAYA dinaikkan menjadi Rp19,2 triliun.
Selain itu, Francine meminta PAM JAYA terbuka soal dampak kebijakan ini, termasuk membandingkan tagihan lama dan tagihan baru, terutama bagi pelanggan yang memakai air kurang dari 10 m³ per bulan. Ia juga meminta PAM JAYA membenahi pelayanan lebih dulu, mulai dari kualitas air, aliran yang lancar, hingga layanan yang merata, sebelum menerapkan aturan yang bisa menambah beban pelanggan.
“Sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, kami akan mendorong evaluasi dan penundaan kebijakan ini sampai ada jaminan bahwa masyarakat kecil tidak dirugikan,” pungkas Francine.
Kategori : News
Editor : ARS

Posting Komentar