JAKARTA, suarapembaharuan.com – Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menegaskan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan demokrasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penegasan itu disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Aliansi Kebangsaan di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Dalam pidatonya, Pontjo menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. “Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan secara formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemampuan bangsa untuk berpikir mandiri, menciptakan inovasi, mengembangkan teknologi, dan menentukan arah masa depannya sendiri,” ujar Pontjo.
Peringatan tahun ini mengusung tema "Merdeka dengan Membangun Kemandirian Bangsa". Aliansi Kebangsaan menilai kebangsaan adalah modal sosial yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia ke depan.
Karena itu, nilai-nilai kebangsaan harus terus dirawat, diaktualisasikan, dan diwujudkan dalam karakter bangsa.
Aliansi Kebangsaan merupakan jaringan intelektual lintas kultural dan lintas keyakinan. Organisasi ini didirikan pada 28 Oktober 2010 oleh pengusaha nasional Pontjo Sutowo bersama sejumlah tokoh lintas latar belakang dan profesi, antara lain Saafroedin Bahar, Salahudin Wahid, Yudi Latif, dan FX Mudji Sutrisno. Pendirian tepat pada Hari Sumpah Pemuda itu didorong oleh semangat Sumpah Pemuda, yakni merajut kebinekaan menjadi satu Indonesia.
Aliansi Kebangsaan memberi peringatan keras soal posisi Pancasila. Menurut mereka, Pancasila nyaris tidak lagi dirujuk dalam kehidupan bernegara dan tidak lagi disebut dalam pembicaraan politik. Padahal, tanpa Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tidak akan terbentuk sebuah negara di Kepulauan Nusantara.
Jika kondisi memprihatinkan itu tidak dicegah, Aliansi Kebangsaan menilai bangsa majemuk ini dapat pecah menjadi satuan politik kecil yang lemah dan saling berkonflik. Pecahnya bangsa juga dikhawatirkan memicu konflik horizontal berskala besar karena banyak golongan berebut sumber daya alam yang terbatas.
Menurut Aliansi Kebangsaan, Pancasila selama ini dirayakan hanya dengan surplus ritual dan ucapan, tetapi miskin penghayatan dan pengamalan. Karena itu, Pancasila harus dibudayakan dan dijabarkan sebagai ideologi kerja (working ideology). Aliansi Kebangsaan bertekad agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ke cita negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Pembangunan nasional, menurut Aliansi Kebangsaan, perlu dipahami sebagai gerak berkelanjutan untuk meningkatkan mutu budaya dan peradaban bangsa. Mutu itu tecermin dalam tiga ranah, yakni tata nilai pada ranah mental-kultural, tata kelola pada ranah institusional-politikal, dan tata sejahtera pada ranah material-teknologikal. Ketiganya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.
Untuk memperluas jaringan sosial-budaya, Aliansi Kebangsaan menggandeng Forum Rektor Indonesia serta sejumlah mitra strategis. Mitra itu meliputi Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI), dan dua organisasi yang sama-sama disingkat AIPI, yakni Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
Kaum cendekiawan dinilai punya peran sebagai pemantik pada setiap episode bangsa, yakni membaca tanda zaman, mempertanyakan kenyataan, dan membayangkan kemungkinan yang belum terwujud. Aliansi Kebangsaan menyelenggarakan diskusi kelompok (FGD) serta podcast "Saatnya Cendekiawan Berbicara" dengan menghadirkan beragam narasumber.
Dalam forum itu, cendekiawan diajak menyampaikan pikiran dan perasaan secara etis, ilmiah, dan bertanggung jawab. Aliansi Kebangsaan juga mengajak masyarakat untuk Berpikir Merdeka, Bersikap Merdeka, dan Bertindak Merdeka. Masukan yang dianggap kurang pas, menurut mereka, bukan karena tidak menyukai pemerintah, melainkan karena mencintai dan ingin memberi sumbangsih bagi pembangunan bangsa.
Aliansi Kebangsaan menegaskan kemerdekaan politik memang sudah diraih dan penjajahan fisik telah berakhir. Namun, kemerdekaan batin belum sepenuhnya hidup dalam diri rakyat Indonesia setelah lebih dari 81 tahun merdeka. Manusia Indonesia harus mampu berpikir, bersikap, dan bertindak merdeka agar menjadi subjek, bukan objek pembangunan.
Aliansi Kebangsaan juga mempertanyakan mengapa berbagai persoalan terus berulang, mulai dari korupsi yang makin sering terjadi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, politik transaksional, manipulasi hukum, hingga melemahnya etika jabatan publik. Padahal, Indonesia kini memiliki konstitusi, pemilu, universitas, parlemen, pers, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan jutaan kaum terpelajar.
Karena itu, Aliansi Kebangsaan menekankan perlunya kemandirian intelektual, yakni kemandirian berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan kemandirian itu, cendekiawan diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan membaca gejala sebelum krisis terjadi.
Aliansi Kebangsaan menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan penguatan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kemandirian intelektual agar persatuan terjaga. Dengan peran aktif cendekiawan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, Indonesia diharapkan bergerak menuju cita-cita sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Kategori : News
Editor : AHS




Posting Komentar