Dianggap Pengkhianat, PMPHI Minta Presiden Prabowo Copot Menteri dan Wakil Menteri Alumni PSI

MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia menengarai, mundurnya kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap partai yang belakangan ini tertimpa masalah akibat serangan terhadap mantan Presiden Joko (Widodo) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 



Koordinator PMPHI Wilayah Sumut, Gandi Parapat mengatakan, pembangkangan oleh kader partai yang mengundurkan diri dari PSI tersebut, berpotensi akan terjadi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kader PSI yang mengundurkan diri tersebut masih menduduki jabatan menteri maupun wakil menteri di pemerintahan Prabowo Subianto.


"Kami hanya mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, supaya dengan segera melakukan pembersihan di kabinetnya, khususnya mengganti menteri maupun wakil menteri yang diduga dengan sengaja  bermanuver di tengah panasnya situasi politik di negeri ini. Copot mereka yang masih bermanuver di tengah kasus panasnya politik ini," ujar Gandi.


Gandi mengungkapkan, kasus masalah ijazah yang membawa nama Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, secara hukum sudah dibuktikan bahwa belum ada bentuk pelanggaran pidana yang sudah dilakukan. Namun oleh segelintir pihak justru masih melakukan pembusukan agar Jokowi dan Gibran dimusuhi rakyat Indonesia.


"Kenapa saya berani menyampaikan bahwa kader PSI yang mengundurkan diri dari PSI itu sebagai pengkhianat? Sebab, mereka diangkat Presiden Prabowo sebagai menteri dan wakil menteri karena menghormati PSI, khususnya mantan Presiden Jokowi. Jokowi mempunyai peranan besar dalam memenangkan pilpres," katanya.


Disebutkan, meski kadernya mengundurkan diri, PSI jika dipegang oleh Jokowi, dipastikan akan membawa pengaruh besar di tengah masyarakat. Apalagi, kinerja Jokowi melakukan banyak pembangunan di Tanah Air, sudah sangat membantu perekonomian masyarakat.


"Orang yang mengundurkan diri itu hanya ingin menyelamatkan kepentingan pribadinya sebagai menteri dan wakil menteri. Mereka juga bermasalah saat menduduki jabatan tersebut. Lihat saja kinerjanya, akibat ketidakbecusannya itu, bangsa ini khususnya Presiden Prabowo, dihujat oleh negara - negara luar. Misalnya, kasus kebakaran hutan," pungkasnya.


Kategori : News


Editor      : ARS

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama