Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah

JAKARTA, suarapembaharuan.com – Penerbitan obligasi daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun landasan hukumnya telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Hingga kini, instrumen pembiayaan tersebut belum berhasil direalisasikan di Indonesia.



Persoalan regulasi, kesiapan proyek, hingga kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang menjadi sejumlah hal yang perlu diselesaikan sebelum obligasi daerah dapat diterbitkan.


Tantangan tersebut dibahas dalam Sarasehan Nasional bertajuk 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.


Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan penerbitan obligasi daerah harus melalui sejumlah tahapan dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Dalam proses tersebut, OJK berada pada tahap akhir sebagai regulator pasar modal.


"Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir," ujar Made Bagus.


Dia menjelaskan, pemerintah daerah terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan. Selain itu, penerbitan obligasi juga membutuhkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PPN/Bappenas.


Keterlibatan sejumlah instansi tersebut diperlukan untuk mengkaji dampak penerbitan utang terhadap kondisi fiskal daerah. Langkah itu sekaligus untuk memastikan pemerintah daerah tidak mengambil pembiayaan secara berlebihan atau mengalami over-leveraged.


Setelah seluruh tahapan tersebut dipenuhi, OJK akan memastikan aspek perlindungan investor publik berjalan sesuai ketentuan. Salah satu perhatian utama regulator adalah keterbukaan informasi melalui dokumen prospektus agar investor memperoleh gambaran memadai mengenai instrumen yang ditawarkan.


Selain keterbukaan informasi, laporan keuangan pemerintah daerah juga harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan telah melalui proses audit.


"Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK," tegas Made Bagus.


Dari sisi perbankan, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menilai salah satu kendala penerbitan obligasi daerah adalah kekhawatiran mengenai sumber pembayaran utang. Selama ini, muncul kekhawatiran bahwa kewajiban tersebut pada akhirnya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin, terutama ketika terjadi pergantian kepala daerah.


Agus berpandangan, obligasi daerah seharusnya dirancang dengan sumber pembayaran yang berasal dari pendapatan proyek yang dibiayai, bukan bergantung pada alokasi APBD. Skema tersebut dikenal sebagai revenue bond atau pembiayaan berbasis proyek yang mampu menghasilkan pendapatan.


Sejumlah sektor yang dinilai berpotensi menggunakan skema tersebut antara lain pengelolaan rumah sakit berstandar baik dan pembangunan infrastruktur transportasi.


"Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut," ungkap Agus.


Agus juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah sebelum menerbitkan obligasi. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian agar instrumen tersebut dapat diterima regulator maupun pasar.


Pertama, pemerintah daerah perlu menempatkan obligasi sebagai tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar pengganti anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).


"Kedua, pemerintah daerah harus menyiapkan daftar proyek atau pipeline yang layak dibiayai (bankable). Kesiapan proyek menjadi faktor penting agar pembiayaan yang diperoleh dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan memiliki prospek pendapatan," tukas Agus. 


Selain itu, Agus juga mendorong adanya satu atau dua proyek percontohan atau pilot project. Keberadaan proyek percontohan dinilai dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam memahami mekanisme serta pelaksanaan penerbitan obligasi daerah.


Pembahasan mengenai obligasi daerah juga mengemuka seiring penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI. Kehadiran naskah akademik tersebut diharapkan dapat membuka ruang penguatan landasan hukum bagi penerbitan instrumen pembiayaan daerah.


Dengan kepastian regulasi, pengawasan perlindungan investor, serta kesiapan proyek yang dapat menghasilkan pendapatan, obligasi daerah diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan. Instrumen ini sekaligus berpotensi menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBD rutin.


Kategori : News


Editor      : AHS

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama