Kejagung Gelar Forum Literasi Hukum dan Bedah Buku Jaksa Angsa

JAKARTA, suarapembaharuan.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” sekaligus bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kejagung Gelar Forum Literasi Hukum dan Bedah Buku Jaksa Angsa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, era baru hukum pidana Indonesia tidak sekadar ditandai dengan pergantian undang-undang, tetapi juga perubahan cara berpikir dalam penegakan hukum.

Menurut Burhanuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengedepankan upaya pencegahan tindak pidana. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta forum untuk memahami berbagai perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Salah satu pokok pembahasan dalam forum tersebut adalah wajah baru penuntutan melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Mekanisme DPA bertujuan mendorong kepatuhan terhadap hukum, memulihkan kerugian negara, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana.

Wakil Jaksa Agung/ Asep Nana Mulyana.

Burhanuddin menegaskan, DPA ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana yang melibatkan korporasi.

“Hal ini dilakukan karena kerja sama dan pemahaman terhadap undang-undang negara tidak lagi semata-mata bergantung pada persidangan, tetapi juga membuka ruang bagi upaya kolektif dan pertukaran pendapat. Karena itu, saya mengapresiasi forum ini sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum," ujar ST Burhanuddin , Jaksa Agung RI.

Selain forum literasi hukum, kegiatan tersebut juga diisi dengan bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Hinca Panjaitan.

Buku tersebut menggambarkan kinerja, pencapaian, serta peran jaksa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan penjaga kepentingan negara.

Melalui kegiatan ini, Kejagung mendorong penguatan literasi hukum sekaligus memperluas pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai perkembangan hukum pidana Indonesia serta peran kejaksaan dalam menghadapi perubahan sistem hukum.

Kategori : News

Editor      : AHS