JAKARTA, suarapembaharuan.com - Aktivis Perhimpunan Pergerakan 98 menilai Erick Thohir gagal menyehatkan perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari lilitan hutang. Sejumlah BUMN seperti Garuda Indonesia, PT Kereta Api, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN), BUMN Karya dan PT Perkebunan menjadi perhatian mereka.
 |
| Istimewa |
Menteri BUMN Erick Thohir disebut memakai cara abu - abu menyelesaikan hutang sejumlah BUMN yang terus membengkak.
"Erick Thohir gagal menyehatkan BUMN karena perusahaan milik negara jadi sapi perah oligarki. Padahal saat ditunjuk Jokowi dua tahun lalu banyak harapan kepada Erick menjadikan BUMN tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun hari ini kami melihat dia (Erick) tak berdaya melawan kepentingan kelompok oligarki menguasai BUMN dari hulu hingga hilir," kata Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang, Sabtu (5/6/2021).
Sahat mencontohkan hutang PLN yang mencapai Rp 500 triliun namun Erick tak melakukan efisiensi di perusahaan tersebut. "Punya hutang segunung namun terpaksa menggaji 11 orang komisaris. Di dunia ini, satu - satunya perusahaan terbanyak jumlah komisarisnya ya PT PLN itu," kata Sahat.
Sahat misalnya mengkritik jumlah komisaris PLN yang bertugas mengurusi audit berjumlah enam orang. Padahal, ujarnya, PLN bisa memakai jasa auditor independen atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sayangnya BPK dibatasi mengaudit BUMN sejak uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah kita bertanya nih, apa sih tugas komisaris bidang audit itu? PLN bisa dapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK namun hutangnya segunung," ujar Sahat.
Sahat mengatakan, jika Erick Thohir lembek, takut dan terlalu mengakomodir kepentingan partai dan oligarki, maka tinggal menunggu waktu kebangkrutan badan usaha pelat merah.
"BUMN tidak efisien dan sering mengabaikan prinsip meritokrasi, mengabaikan prinsip the right man in the right place, masuknya vested interest group termasuk persekongkolan oligarki dan partai di BUMN untuk menggerogoti sehingga sulit bisa efisien," kata Sahat.
Penasihat bidang ekonomi Perhimpunan Pergerakan 98 Raya Timbul Manurung menyarankan BUMN dengan hutang jumbo melakukan efisiensi besar - besaran dan terobosan bisnis. Dia melihat Erick Thohir belum mengambil langkah out of the box.
"Saya ambil contoh mengatasi hutang PT Garuda Indonesia (Persero) yang Rp 70 triliun itu. Hutang sewa pesawat kepada lessor pemilik pesawat kan sebagian pesawat bisa dikembalikan dan sebagian lagi di reschedule," ujar Manurung.
Kemudian, sambung Manurung, pembelian pesawat bombardier agar dibatalkan dan dikembalikan ataupun dijual kepada pihak ketiga. "Hutang karena mark up pembelian pesawat, jasa maintenance dan lain - lain agar dikejar korupsinya. Erick jangan lembek menghadapi kelompok maling BUMN," jelas alumni Teknik Geologi UGM ini.
Perhimpunan Pergerakan 98, ujar Manurung menyarankan jalan keluar himpitan hutang Garuda antara lain dengan cara pesawat yang menganggur atau idle dijual kepada negara sebagai alat angkut TNI dan Polri serta untuk pesawat kargo program tol udara.
" )Kemudian pengaktifan kembali seluruh trayek domestik tanpa pembatasan operasional seperti masa lebaran yang lalu dan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu," ujar Manurung.
Langkah lainnya yakni penjualan aset Garuda seperti tanah dan kantor serta melakukan konversi tagihan hutang jadi saham, bisa ditempuh Erick dan Garuda."Termasuk efisiensi perkantoran cabang karena sekarang sudah online digitalisasi. Tak perlu terlalu banyak pegawai," ujar Timbul.
Cara lainnya, sambung Timbul, anak perusahaan Garuda yakni Citilink dipersiapkan matang untuk go public. Dana hasil IPO bisa dipakai bayar hutang Garuda. "Karena Citilink perusahaan cukup sehat, sudah waktunya go public. Dengan uang go public bisa untuk membeli pesawat bombardier sehingga Garuda bisa menjual pesawat bombardier ke anak perusahaannya dan sebagian hutangnya dialihkan ke anak perusahaannya," tutur Timbul.
Adapun hutang Garuda ke sesama BUMN, seperti hutang BBM ke Pertamina; jasa bandara, jasa aviasi ke Angkasa Pura dan AirNav, ujar Timbul, masih bisa di reschedule. "Hutang kredit ke bank BUMN juga masih bisa di reschedule. Tinggal kita fokus hutang kepada bank diluar negeri, ini yang harus dibahas," ujar Manurung. (SP)
Posting Komentar