MEDAN, suarapembaharuan.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan menyarankan pemerintah kabupaten maupun kota untuk memberdayakan satuan tugas (Satgas) Covid-19 bersama dengan dinas pendidikan untuk mengawasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh sekolah.
 |
| Ilustrasi |
Ketua Pendiri LBH Kesehatan, Roder Nababan mengatakan, lemahnya pengawasan dari pihak sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan, dikhawatirkan akan membawa dampak buruk di tengah pandemi Covid-19. Penyebaran virus corona dapat melaju kencang jika protokol kesehatan diabaikan kalangan pelajar tersebut.
"Kita menyarankan supaya pemerintah kabupaten melalui satgas melakukan patroli protokol kesehatan di setiap sekolah. Ini penting dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di tengah kalangan pelajar, yang tentunya bisa berimplikasi di tengah keluarga pelajar maupun masyarakat," ujar Roder Nababan, Senin (01/11/2021).
Roder juga mengingatkan masyarakat supaya mengikuti program pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Selain disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan mengurangi aktivitas di luar rumah, sangat penting untuk dilaksanakan.
"Kita mengkhawatirkan terjadinya lonjakan ketiga kasus Covid-19. Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat kalangan pelajar maupun masyarakat, terlihat mulai mengabaikan protokol kesehatan. Kita minta supaya aparat kita kembali menggencarkan operasi yustisi. Masyarakat perlu diingatkan setiap saat," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah mendorong Pemko Medan memperketat pengawasan pemberlakuan protokol kesehatan (Prokes) guna pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Hal itu sangat penting seiring rencana Pembelajaran Tatap Muka Terpadu untuk SD awal Nopember.
“Walikota Medan supaya mewarning pihak Disdik dan seluruh tenaga pendidik memastikan mematuhi disiplin Prokes dijalankan. Memakai masker adalah salah satu yg paling utama dalam prokes. Jangan karena penurunan kasus Covid 19 lantas terjadi kelalaian mematuhi prokes. Kita tetap waspada sehingga tidak terjadi kluster baru penularan Covid 19,” ujar Afif Abdillah.
Penegasan Afif terkait teguran Wali Kota Medan M Bobby Nasution, kepada Plt Kepala Dinas Topan Ginting beberapa waktu lalu, dengan melihat lemahnya pengawasan tentang penerapan prokes karena masih ada guru tidak mematuhi prokes tidak pakai masker.
Dikatakan Afif yang duduk di Komisi II DPRD Medan ini, kalau level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melonjak karena kenaikan kasus akibat dari tidak disiplin prokes misalnya di sekolah, maka akan sangat merugikan semua lapisan masyarakat Kota Medan.
“Kalau kasus naik, maka PPKM akan diberlakukan lagi dan kondisi ini banyak merugikan masyarakat khususnya dalam kegiatan ekonomi,” ucapnya.
Ditambahkan Afif, meskipun saat ini status PPKM Kota Medan sudah ke level II dan banyak siswa SMP yang telah divaksin, namun hal itu tidak dapat menjadi alasan melonggarnya prokes bagi siswa, baik saat berada dilingkungan sekolah maupun saat berada di luar lingkungan sekolah.
“Saat ini kita melihat anak-anak SMP pulang sekolah cukup banyak yang berkeliaran, padahal seharusnya langsung pulang ke rumah. Ini juga harus jadi perhatian pihak sekolah dan orangtua, juga jadi pertimbangan bagi Pemko Medan,” pungkasnya.
Penulis : Arnold Sianturi
Editor : AHS
Posting Komentar