DAIRI, suarapembaharuan.com - Delapan anggota dan 2 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara berangkat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Mereka di agendakan akan Konsultasi dan Koordinasi terkait perusahan tambang PT. Dairi Prima Mineral.
“ 8 tambah pimpinan 2 orang. Tanggal berangkat, 10 sampai 15 Januari,” kata Yon Hendrik, Sekwan DPRD Dairi, Rabu (12/1/2022).
 |
Foto : Penyerahan cindera mata kepada Menteri LHK
yang diterima Ary Sudijanto |
Hendrik mengatakan salah satu anggendanya adalah melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang analisis mengenai dampak lingkungan perusahaan tambang yang akan beroprasi di Kabupaten Dairi. Dibenarkan kalau kunjungan itu menindak lanjuti jawaban aksi demontrasi masyarakat lingkar tambang ke DPRD Dairi pada Senin 14 Desember 2021 lalu.
Selain ke KLHK, Anggota DPRD Dairi itu juga dijadwal ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonsia membahas tentang badan usaha milik desa, serta ke DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas program kerja tahun 2022
“Informasinya mereka juga akan menyempatkan ke DPR-RI kalau ada waktu, kita ikutkan bersama mereka 3 staf pendamping,” sebut Yon Hendrik.
Delapan anggota DPRD yang turut berdelegasi ke KLHK adalah Juangga Silaban, Mardaulat Girsang, Rukiatno Nainggolan, Alfriyansah Ujung, Osman Sihombing, Ir. Togar Pasaribu, Markus H.E Sinaga dan Hadiswarno Panjaitan, Serta dua Pimpinan DPRD Dairi Sabam Sibarani dan Alfonsius Tondang. Di hubungi suarapembaharuan.com, Kamis 13 Januari 2022, Markus Sinaga anggota DPRD Kabupaten Dairi membenarkan mereka berada di Jakarta.
“ Lagi di DPR RI dek, WA aja” tulisnya dari Pesan WhatsApp. Informasi di terima nduma, mereka bertemu Sekretariat Jenderal KLHK Rabu 12 Januari 20221 sekitar jam 11.00 WIB. Rombongan diterima Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Ary Sudijanto M.S.E. Salah satu poin penting yang ditanyakan adalah mengapa rekomendasi lingkungan atas permohonan addendum AMDAL PT. DPM untuk diterbitkan izin persetujuan lingkungan, belum dikeluarkan.
KLHK menjawab masih menunggu rekomendasi dari Komisi Pengamanan Bendungan, Badan Geologi, dan Kementerian ESDM. Pertemuan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat itu diwarnai dengan penyerahan cindera mata kepada Menteri LHK yang diterima Ary Sudijanto. Anggota DPRD Dairi itu dikatakan meggunakan seragam khas Pakpak saat berkunjung ke KLHK.
Posting Komentar