KARO, suarapembaharuan.com - Bupati Dairi DD Eddy Keleng Ate Berutu berkunjungan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe di Kabanjahe, Rabu (19/1/2022).
 |
| Istimewa |
Kunjungan untuk mengkoordinasi peningkatan layanan masyarakat di bidanag kesehatan sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Kepala Cabang BPJS Kabanjahe Apt Rita Masyita Ridwan, SSi, MKes, AAAK menerima Rombongan kemudian memaparkan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu tentang pendataan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Perlu kami sampaikan pak, bahwa kami membutuhkan kerjasama agar dana penerima PBI JKN valid agar pensiunanan ASN terdata,” kata Rita kepada Bupati.
Dikatakan perlu kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan dinas kesehatan, pencatatan sipil dan dinas sosial supaya data penerima PBI JKN akurat. Tujuannya untuk menambah data peserta PBI JKN khusus bagi para pensiunan ASN.
“Selama ini kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terutama untuk pembayaran BPJS berjalan dengan baik. Tidak ada kendala. Kerjasama kami cukup baik,” pungkas Rita.
Rita juga memaparkan soal kondisi tunggakan penerima BPJS Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemda Tahun 2021. Berdasarkan tahun 2021 masih banyak tunggakan dari penerima BPJS Mandiri. Tidak hanya penerima BPJS kelas III tetapi kelas II dan I. Untuk PBPU menunggak di Dairi jumlahnya 11.179 kepala keluarga terdiri dari kelas I 529 kepala keluarga, kelas II 960 kepala keluarga dan kelas III sebanyak 9690 kepala keluarga.
“Sebenarnya tanpa himbauanpun harusnya penerima BPJS Mandiri punya inisiatif untuk membayarnya. Tidak perlu diimbau-imbau. Artinya jangan menunggak dulu baru bayar. Jangan ada masalah dulu baru dibayar. Nantinya kan rugi penerima BPJS mandiri itu. Nanti kan kalau sekali bayar jumlahnya bisa banyak,” imbaunya.
Rita optimis jika semua teratasi dengan baik maka Pemkab Dairi mendapat Universal Health Coverage (UHC) JKN KIS.
“Target kita memang itu, kita optimis Pemkab Dairi bisa meraihnya. Karena sampai saat ini nilai untuk mendapatkan UHC itu sudah mendekati. Jadi saya optimis Dairi bisa meraihnya. Untuk itu verifikasi data penerima BPJS itu harus divalidkan,” jelasnya.
Sementara Bupati Dairi Dr Eddy Berutu mengatakan soal permintaan pendataan penerima BPJS akan langsung disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidanginya.
“Kalau itu akan segera saya sampaikan kepada OPD baik itu dinas kesehatan,” ucapnya.
Eddy Berutu menegaskan misi pemerintah untuk melayani masyarakat harus terwujud. Pelayanan kesehatan di masyarakat harus semua orang nikmati.
“Program pemerintah ini harus semua menikmatinya. Pelayanan harus diutamakan. Rumah sakit tidak bisa menolak orang berobat, harus dilayani segera,” katanya.
Soal tunggakan BPJS Mandiri, menurut Eddy Berutu harus ada kerjasama antara BPJS dan pemerintah daerah. Pihak BPJS harus memberikan himbauan terus menerus agar yang menunggak segera melunasinya.
Namun yang paling penting, BPJS juga harus mendata di mana saja daerah-daerah atau lokasi yang banyak menunggak kemudian nanti oleh petugas agar dihimbau untuk melunasi tunggakan.
“Pemerintah dari pihak BPJS harus sama-sama mensosialisasikan ini. Kita harus sama-sama meyakinkan masyarakat untuk membayar tunggakan BPJS Mandiri,” ucap Bupati.
Posting Komentar