Jangan Hanya Penindakan, Pengguna Jalan Tol Harus Dapat Konpensasi Kemacetan

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan agar rencana untuk melakukan penindakan tilang di ruas jalan tol bagi pengemudi over speed maupun Odol atau over dimension dan over looding, tidak hanya didasari semangat penindakan semata. 


Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan. (ist)

Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan mengatakan, penerapan penindakan tilang juga harus disertai peningkatan kualitas layanan di jalur jalan berbayar tersebut.


ITW meminta, rapat koordinasi (rakor) yang akan digelar pihak-pihak terkait rencana tersebut, juga membahas hak-hak pengguna ruas jalan berbayar atau ruas tol.


"Misalnya, apa konpensasi bagi pengendara bila gangguan lalu lintas terjadi akibat tindakan pengelola jalan tol. Seperti kemacetan yang setiap hari melanda beberapa ruas jalan tol. Karena, pintu ruas tol terus dibuka kendati ruas jalan tol sudah terjadi kemacetan. Sehingga tidak ada bedanya dengan jalan non tol kecuali hanya berbayar dan tidak berbayar," ujar Edison melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/3/2022).


Padahal jalan berbayar atau tol adalah bebas hambatan yang semestinya mendapat garansi jaminan keselamatan dan fasilitas-fasilitas yang memadai. Bukan dijejali  dengan penindakan ataupun larangan-larangan yang justru potensi menghambat kelancaran.


ITW menyarankan agar rapat koordinasi Polri, Jasa Marga, BPJT, Dishub dan pihaknya terkait lainnya membuat keputusan yang orientasinya keselamatan dan kenyamanan. Serta upaya-upaya yang dapat meminimalisir kerugian pengguna jalan tol dengan mewajibkan pengelola jalan tol memberikan konpensasi kepada pengemudi yang komplain.


Edison mengingatkan, dalam menjalankan bisnisnya pengelola jalan tol orientasinya jangan hanya keuntungan semata dan selalu merasa benar apalagi memaksakan kehendak.


"Sebaliknya pengemudi juga bukan hanya untuk dijadikan objek dari kebijakan yang dibuat. Harus ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati masing-masing pihak," ungkapnya.


ITW mendukung penerapan aturan kecepatan maupun potensi-potensi yang memicu terjadi kecelakaan khususnya di ruas jalan tol. Tetapi hendaknya disertai  sosialisasi yang berkelanjutan dan memperhatikan hak-hak pengguna jalan berbayar yaitu ruas jalan tol. Juga meminta pengelola tidak menolak pembayaran dengan uang tunai sebagai alat tukar yang sah.


Kategori : News

Editor     : PAS


Lebih baru Lebih lama