JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM) untuk melengkapi rencana penerapan carbon pricing dan mendorong transisi energi di Indonesia.
 |
| Menkeu Sri Mulyani (ist) |
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa biaya terbesar untuk penanganan climate change adalah pada sektor energi dan transportasi.
Sementara itu, Indonesia adalah penghasil coal/batu bara terbesar di dunia, dengan lebih dari 60% komposisi bauran energi Indonesia data ini berbasis batubara yaitu PLTU.
“Kalau Indonesia akan menurunkan CO2 atau bahkan menuju yang disebut net zero emission, maka kita harus bisa mentransformasikan energi kita menuju kepada energi hijau. Ini artinya sumber energi yang berasal dari batubara atau fossil fuels seperti minyak dan gas akan secara bertahap ditransformasikan,” jelas Menkeu saat berbicara pada Orasi Ilmiah Kuliah Umum Menteri Keuangan pada Magister Manajemen Universitas Indonesia, secara daring, baru - baru ini.
Menkeu mengatakan bahwa hal ini menimbulkan tantangan yang sangat kompleks. Di satu sisi Indonesia punya sumberdaya batubara dan masih menggunakan PLTU dimana kebutuhan penggunaan energi akan terus meningkat. Menkeu melanjutkan jika Indonesia akan mengurangi penggunaan batubara dan PLTU, maka Indonesia harus bisa mengkompensasikannya dengan ETM yang lebih tinggi.
“Jadi didalam desain ETM ini sekarang dibahas mengenai bagaimana mengurangi porsi dari batubara tanpa menyebabkan Indonesia harus membayar energi lebih mahal. Ini yang disebut affordability menjadi penting, bagaimana kita bisa mendesain transformasi energi menuju ke hijau, tapi disisi lain ini menimbulkan keadilan,” lanjut Menkeu.
Sebenarnya, jika dilihat secara makro, negara-negara lain bahkan negara maju pun masih menggunakan batubara di sektor energinya. Negara Eropa, Jepang, Korea, Cina, India dan bahkan Amerika masih menggunakan batubara dan memiliki coalbase yang sangat besar dalam penggunaan energi mereka.
Maka dari itu, Menkeu menyebut bahwa walaupun masih banyak negara lain yang masih bergantung pada penggunaan batubara, namun Indonesia juga tetap menyiapkan ETM yang strategis. Indonesia tidak boleh terlalu cepat yang kemudian bisa menyebabkan ekonomi terdisrupsi, tapi Indonesia juga tidak boleh terlalu terlambat supaya Indonesia sudah siap ketika dunia mulai menerapkan ETM.
“Nah, inilah yang sekarang terus dilakukan kerjasama dengan berbagai lembaga. Momentum seperti COP-26 di Glasgow di UK kemarin, Indonesia termasuk yang memberikan showcase dan kami bahkan sampai memberikan technical proposal," katanya.
Langkah ini dilakukan supaya mereka bisa melihat bahwa negara seperti Indonesia sangat serius (mendesain ETM) dengan menyiapkan policy, kerangka kebijakan, kita membuat mekanisme pasarnya, dan kita punya instrumen carbon tax-nya.
"Nanti ini semuanya siap untuk bisa dipakai pada saat dunia memang sudah bersepakat dan kita secara bersama-sama akan melakukan pentahapan secara sebaik mungkin," jelasnya.
Menkeu juga mengatakan bahwa sektor swasta di Indonesia termasuk KADIN juga sangat antusias untuk ikut didalam menjalankan transisi energi ini. Antusiasme ini akan memberikan suatu kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan dan mendesain ETM bersama-sama dengan semua pihak.
Menurut Menkeu, Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan lembaga keuangan harus mendiskusikan desain ETM ini secara kolaboratif. Saat ini, OJK sudah mulai membuat taksonomi hijau maka hal ini juga akan diikuti oleh seluruh negara ASEAN yang membuat taksonomi dan aturan-aturan di pasar keuangan dan pasar modal. Sehingga ini bisa memfasilitasi perdagangan karbon tidak hanya secara domestik tapi juga bisa secara global.
“Anda sebagai mahasiswa Magister Manajemen tentunya ini akan menjadi salah satu isu dan sekaligus juga kesempatan yang sangat luar biasa besar. Penting untuk menyelamatkan dunia, penting juga untuk menyelamatkan ekonomi, dan kita harus bisa mendesain policy instrumen maupun mekanisme transmisi yang adil (adjut) dan affordable (bisa terjangkau) yang tidak menyebabkan masyarakat dan industri terbebani terlalu besar, dan juga APBN tidak terbebani secara luar biasa besar,” terang Menkeu.
Terakhir Menkeu mengatakan bahwa sensitifitas yang tinggi seperti ini tentu membutuhkan banyak sekali pemikiran. Maka Menkeu berharap agar mahasiswa yang menjadi salah satu bagian dari masyarakat Indonesia bisa terus ikut menyumbangkan ide dan pikiran dalam mendesain policy dan kerangka kebijakan yang baik kedepan, karena ini adalah isu yang akan terus dihadapi setidaknya beberapa dekade kedepan.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar