JAKARTA, suarapembaharuan.com - Perpustakaan harus membuka peluang untuk bersinergi dengan perubahan. Untuk itu, perpustakaan dituntut untuk memiliki pembangunan kapasitas, rancangan dan interaktivitas, serta perubahan pola pikir.
 |
| Ist |
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengatakan konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intens harus dilakukan sehingga sinergi antara pusat maupun daerah, agar ekosistem digital dapat segera diwujudkan
"Transformasi perpustakaan diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang merupakan upaya dalam menyiasati keterbatasan buku cetak terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sehingga diharapkan mampu semakin memanfaatkan teknologi informasi dalam menjangkau masyarakat," kata Syarif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 dengan tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional di Jakarta, Selasa (29/2/2022).
Menurutnya kalau kita cerdas maka bisa sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, maka NKRI bisa utuh selamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera dan kuat, maka kita akan menjadi bagian dari percaturan global.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan kalau ingin membangun peradaban suatu bangsa, bangunlah perpustakaannya.
Oleh karenanya, digitalisasi perpustakaan bukan lagi menjadi pilihan tetapi sudah menjadi keharusan. Sebagai induk dari seluruh bentuk perpustakaan di Indonesia, Perpustakaan Nasional harus membangun ekosistem nasional untuk mentransformasi keberadaan perpustakaan menjadi sumber belajar.
“Tingkat keberhasilan perpustakaan itu tak lagi berapa banyak yang berkunjung atau minjam buku, tapi setelah dia datang ke perpustakaan, apa produk atau output yang dihasilkan,” kata Muhadjir.
Ia menekankan bahwa perpustakaan harus hadir di seluruh pelosok negeri, termasuk ke desa-desa. Pemerintah telah menganggarkan dana perpustakaan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mencapai tujuan itu.
“Perpustakaan mobil atau perpustakaan bergerak juga terus dijalankan, apalagi peta jalan literasi saat ini masih belum berjalan maksimal, karena efek Covid-19 sangat terasa. Tapi semoga target yang direncanakan pemerintah melalui RPJMN juga bisa terealisasi dengan cepat,” kata dia.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan perkembangan teknologi yang cepat di era revolusi industri 4.0 turut memengaruhi kehidupan manusia disegala aspek, termasuk aspek literasi. Penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual (internet of things) yang semakin hari semakin complicated dan smart.
"Di era revolusi industri 4.0, masyarakat dituntut untuk tidak hanya menguasai literasi lama (membaca, menulis dan matematika), tetapi juga memiliki literasi baru (new literacy) dapat pula disebut sebagai literasi inklusi sosial, yang mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia," ungkap dia.
Dengan sumber daya yang ada (kondisi perpustakaan saat ini), dan keterbatasan anggaran, Komisi X DPR RI selalu memberikan dorongan terhadap Perpusnas untuk menyusun program-program terobosan yang menjadi leading dalam peningkatan literasi (digital dan nondigital).
"Komisi X DPR menghimbau semua pihak untuk mendukung program literasi, mengingat program ini berkaitan dengan perubahan perilaku membaca. Dengan kata lain, literasi ini merupakan program yang membutuhkan kolaborasi dan sikap gotong royong dari semua pihak seperti pemda, komunitas literasi, dan masyarakat.
Foto : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy resmi membuka Rakornas Bidang Perpustakaan 2022 bersama Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando di Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Posting Komentar