JAKARTA, suarapembaharuan.com – Banyak cara untuk memanfaatkan teknologi digital yang semakin canggih, termasuk dalam pemanfaatan digitalisasi terhadap bansos.
Pemerintah berupaya untuk memastikan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran dan mencegah terjadinya kecurangan dalam penyaluran bantuan tersebut hingga diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Namun pemanfaatan digitalisasi pada bantuan sosial perlu terus dioptimalkan, terutama dalam infrastruktur akses internet yang memadai.
Anggota Komisi I DPR, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan banyaknya penerima bansos dari masyarakat kabupaten Pandeglang yang belum merasakan akses telekomunikasi, padahal akses tersebut penting dalam penyuluhan dan pembagian sosial untuk mencegah terjadi adanya fitnah, dan kemungkinan pemotongan, agar kepastian bisa didapatkan oleh masyarakat, dimana informasi dan sosialisasi dapat berjalan lancar.
"Oleh sebab itu, kita harus penuhi tantangan itu bersama dengan tetap semangat untuk memenuhi aspirasi atas kebutuhan masyarakat," katanya dalam webinar Rabu (20/4/2022).
Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin mengejar percepatan transformasi digital bangsa Indonesia.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangarepan mengatakan, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator fasilitator dan isolator di bidang digital di Indonesia.
“Oleh karena itu kami tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital,”ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriah dalam paparannya mengatakan tugas dinas sosial salah satunya adalah mengolah data penerima bansos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam pengolahan, penyajian, dan penyimpanan DTKS, dinas sosial berupaya memanfaatkan teknologi informasi secara berjenjang dan berkesinambungan. Namun dalam beberapa wilayah sulit sekali menerapkan bansos digital ini, karena akses internet yang kurang memadai, dan masyarakat penerima bansos yang belum memiliki kesadaran akan melek digital.
“Saya harapkan, penerima bansos juga tidak boleh gaptek, dan kami meminta support dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat kepada daerah agar lebih baik," tutup dia.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar