JAKARTA, suarapembaharuan.com - Kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang dikenal sebagai Brigadir J dalam pemberitaan media masih belum bisa diungkap polisi sejak Brigadir J diberitakan tewas di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Inspektur Jenderal Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7/ 2022).
 |
Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan pengusutan kematian Brigadir J dilakukan dengan terbuka dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus mengungkap peristiwa yang menyebabkan kematian Brigadir J, namun dua pekan lebih setelah kematian Brigadir J, polisi belum menetapkan tersangka dan motif penembakan kepada Bribadir J.
Menanggapi peringatan Jokowi agar kasus kematian Brigadir J dilakukan terbuka, Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang mengatakan, persepsi publik kepada pemerintahan Jokowi akan negatif jika kematian Brigadir J tidak terungkap secara utuh apalagi ada rekayasa. Jokowi sebagai Presiden dan sebagai kepala pemerintahan, ujar Sahat akan menerima dampak negatif jika kematian Brigadir J tidak diungkap sejelas - jelasnya oleh Polri.
"Hal ini menyangkut kepercayaan publik kepada pemerintah akan merosot karena yang tewas ini adalah polisi aktif yang bertugas dilingkaran dalam perwira tinggi (Irjen Ferdy Sambo). Jalan satu - satunya adalah dengan mengungkap kematian Brgadir J dengan transparan seperti peringatan yang disampaikan Presiden Jokowi." kata Sahat Simatupang, Senin (25/7/2022).
Meski Presiden Jokowi sudah dua kali angkat suara dan memberikan peringatan terkait kasus penembakan terhadap Brigadir J, namun ujar Sahat, namun publik belum melihat transparansi dan kerja cepat kepolisian. Dua hal tersebut, ujar Sahat yang bisa menenangkan kegelisahan dan spekulasi publik.
"Faktanya ada orang tewas ditembak namun dua pekan lebih belum ada tersangkanya. Siapa sebenarnya yang menembak Brigadir J ? Sebegitu sulitkah mencari pembunuh Brigadir J. Begitu sulitkah mencari pemilik senjata api yang dipakai menembak Brigadir J." kata Sahat. Ia lantas menambahkan kenapa Presiden Jokowi meminta agar tak ada yang ditutup-tutupi dalam proses penyelidikan kasus ini.
"Kalimat usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur membuktikan bahwa kematian Brigadir J akan berdampak pada persepsi publik kepada Jokowi disisa masa pemerintahannya. Terlebih lagi yang tewas ini adalah polisi aktif yang bertugas dilingkaran dalam perwira tinggi." ujar Sahat.
Apalagi, ujar Sahat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) malahan belum memperlihatkan keberanian dan kemajuan hasil investigasinya dalam kasus kematian Brigadir J. Hal tersebut, ujar Sahat berbeda ketika Komnas HAM mengusut kematian enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
"Saat mengusut kematian enam anggota FPI pengawal Rizieq Shihab pada peristiwa adu tembak dengan kepolisian Desember 2020 lalu, Komnas HAM sangat berani, bersemangat dan terbuka menyampaikan hasil investigasi." ujar jurnalis Tempo ini.
Bahkan ujar Sahat, Komnas HAM memeriksa puluhan polisi dalam peristiwa kematian anggota FPI. Komnas HAM, sambung sangat cekatan dalam mengimbangi kerja polisi saat pengungkapan kematian enam anggota FPI.
"Bahkan Komnas HAM memeriksa 30 - an anggota polisi. Di kasus Brigadir J kenapa Komnas HAM lemah seperti tidak bersemangat. Publik bertanya - tanya." kata Sahat.
Sahat menambahkan, diawal peristiwa kematian Brigadir J terungkap ke publik, ia berkomunikasi dan memberi semangat kepada ayah Brigadir J yakni Samuel Hutabarat (Amani Tika Hutabarat).
"Kita sama - sama kawal agar pengungkapan kematian Brigadir Nofriansyah Hutabarat dilakukan transparan." ujar Sahat.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar