BPODT Gandeng BPKP Demi Percepatan Investasi di Toba Caldera Resort

MEDAN, suarapembaharuan.com - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) pembahasan insentif di bidang investasi Toba Caldera Resort (TCR) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (BPKP Prov. Sumut) di Hotel JW Marriot Medan, Selasa (12/7/2022).


Ist

Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan mengatakan, bahwa FGD ini merupakan langkah dalam mempercepat investasi yang selama ini terhambat karna investor enggan berinvestasi.


“BPODT berupaya meningkatkan jumlah investasi di Toba Caldera Resort dengan memberikan kemudahan-kemudahan ataupun insentif yang menarik minat investor. Karena itu kami berkoordinasi dengan BPKP untuk memastikan insentif yang diberikan benar dapat diaplikasikan,” ujar Jimmy


Kepala BPKP, Kwinhatmaka menyampaikan bahwa siap bersinergi dengan BPODT dalam mereview rencana insentif yang akan diberikan.


“Kami bisa bantu untuk melihat resiko kerugian keuangan negara, nanti kita review agar sama sama clean and clean penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.


“Saran kami BPODT harus bisa membuat alat-alat pengendalian yang kuat untuk meminimalisir resiko yang ada dalam menggunakan wewenang dalam merangkul investor, Dalam tugas kordinatif BPODT, kami sudah pernah minta kabupaten untuk mendukung destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba (DPSP), kami mengerti kesulitan dalam menjalankan amanah ini,” Tambahnya.


Diketahui, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sedang fokus mempercepat investasi yang dilakukan oleh kepada beberapa investor, salah satunya PT Labersa Hutahean telah menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk membangun hotel bintang 5 di The Caldera Resort (TCR) di lahan zona otoritas BPODT seluas 386,72 hektare di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba.


Dalam kegiatan tersebut turut hadir Direktur Industri Dan Kelembagaan Raja Malem Tarigan, Direktur Pemasaran Wahyu Galih Dito, Plh Direktur Keuangan Arditama, Direktur Destinasi Pariwisata Frits Rudolf Nababan, Konsultan hukum BPODT.


Kategori : News

Editor     : AHS


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama